Fatwa MUI Tetap Penting sebagai Pedoman Umat

KEBERADAAN fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai tetap penting bagi masyarakat dan umat.Pasalnya, fatwa dapat menjadi arah pedoman dalam menjawab persoalan.Lebih dari itu menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya aturan perundang undangan.

Demikian ditegaskan Ketua MUI Pusat KH Makruf Amin pada dialog Peran fatwa Ulama dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama di kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (21/5).

Acara tersebut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Dr Hasanudin AF, sekaligus peluncuran buku Himpunan Fatwa MUI oleh penerbit Emir dan Erlangga yang bekerjasama dengan MUI.

Menurut Makruf Amin yang juga anggota Wantimpres, munculnya fatwa umumnya berdasarkan permintaan dan pertanyaan masyarakat dalam merespon permasalahan keumatan yang mencuat.

"Bila ada pertanyaan maka ada istifta dan yang meminta disebut mustafti. Nah ini, nanti baru dijawab MUI atas atas permintaan itu," cetusnya.

Ia mencontohkan dalam kasus Eyang Subur dan juga nikah siri banyak pertanyaan masyarakat. Begitupun soal pornografi. "Ketika fatwa MUI dikeluarkan tentang pornografi ternyata oleh legislatif dan eksekutif menjadi acuan dengan melahirkan UU Pornografi," ujarnya.

Ia menambahkan dalam sosialiasi tentang fatwa MUI diperlukan buku fatwa yang rinci memuat fatwa bagi masyarakat,lembaga dan pemerintahan untuk dapat lebih memahaminnya.

Hasanudin AF mengakui bahwa fatwa MUI memang tidak mengikat karena sebagai hasil ijtihad bisa benar dan bisa salah."Karena hasil ijtihad,lain halnya ketentuan Alquran dan sunnah yang sudah qoth'i atau tetap," tambahnya.

Menurutnya, Komisi Fatwa MUI akan menggelar pertemuan Ijtima Ulama se Indonesia tanggal 7-10 Juni mendatang di Pesantren Attauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah, dengan tema Ulama Menjawab Problematika Kebangsaan.

Di antara pembahasannya, tentang janji kampanye pemimpin, radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan haji yang berulang.

"Apa hukum haji yang berulang dan dampaknya yang menghalangi calon jemaah lainnya serta bagaiamana peran negara menjamin pelaksanaan haji secara baik akan dibahas di ijtima ulama itu," tegas Hasanudin. (Q-1)