Program Bayi Tabung Kurang Berkembang di Indonesia
Cornelius Eko Susanto
20/5/2015 00:00
(Ilustrasi/ Antara)
RASIO jumlah rumah sakit (RS) yang memberikan pelayanan inisiasi kelahiran lewat metode bayi tabung (fertilisasi in vitro) di Indonesia tergolong sedikit dibandingkan negara lain.
“Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta lebih, saat ini hanya sekitar 27 RS yang memberikan pelayanan bayi tabung,†ungkap Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito, Mochammad Syafak Hanung, di Yogyakarta, Rabu (20/5).
Total jumlah tersebut, lanjut Syafak, sangat jauh jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki sekitar 40 RS/klinik yang melayani pelaksanaan program bayi tabung. Padahal jumlah penduduknya tidak lebih dari 10 juta jiwa.
Bahkan, RSUP Dr. Sardjito, melalui Klinik Infertilitas Permata Hati yang dimilikinya, menurut Syafak, saat ini menjadi satu-satunya RS milik pemerintah yang masih agresif menjalankan program bayi tabung ini. Beberapa RS pemerintah yang tadinya memberikan pelayanan program ini, akhirnya menutup unit program layanan tersebut karena minimnya pasien.
Syafak mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang membuat program bayi tabung tidak berkembang. Diantaranya masih mahalnya biaya dan belum adanya jaminan asuransi kesehatan yang bersedia menjamin pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, masih banyak keluarga berada di negara kita memilih menjalani proses bayi tabung di luar negeri, seperti ke Singapura atau Malaysia. Padahal, sejatinya kemampuan dokter Indonesia untuk menjalankan program bayi tabung tidak kalah dengan ahli-ahli dari luar.
“Banyak orang asing justru memilih menjalani bayi tabung di Indonesia. Belum lama ini, keluarga asal Prancis malah menjalani program itu di Sardjito,†terang Syafak.
Mahalnya biaya untuk menjalankan program bayi tabung juga diakui oleh perawat Klinik Infertilitas Permata Hati RSUP Dr Sardjito, Safaatun Hatimah.
“Untuk menjalani seluruh proses bayi tabung dibutuhkan biaya Rp50 juta sampai Rp60 juta. Tingkat keberhasilannya pun fifty-fifty,†ujar Safa.
Salah satu komponen yang membuat program itu mahal, kata Safa, adalah obat. Contohnya obat superovulasi untuk induksi ovulasi agar ovarium di rahim perempuan tumbuh, harga per ampulnya mencapai sektiar Rp600 ribu-Rp700 ribu. Sekali pakai, dibutuhkan dua sampai tiga ampul.
“Dua ampul saja sudah Rp1,4 juta. Padahal pasien harus diinjeksi minimal Rp1,4 juta,†kata dia.
Menurut Safa, potensi pelayanan program bayi tabung ke depannya sejatinya cukup bagus. Saat ini banyak perempuan dan laki-laki yang memiliki masalah dengan indung telur dan spermanya. Hal itu disebabkan oleh faktor infeksi, penyakit gondok, kebiasaan merokok, bekerja di tempat panas, seperti koki dan sopir, bekerja di tempat yang rawan terkontaminasi bahan kimia, dan sebagainya. Kalah bersaing Terkait semakin berkurangnya jumlah RS pemerintah yang memberikan layanan bayi tabung, Safa mengatakan, hal itu karena mereka kalah bersaing dengan RS swasta. Menurut hemat dia, sulitnya RS pemerintah dapat berkembang untuk menjalankan program itu, karena birokrasi yang berbelit-belit.
“Untuk pengadaan pasokan obat saja lama. Harus lewat birokrasi tender dan segala pernak-peniknya,†ujar dia.
Sementara itu Syafak menambahkan sejatinya kelengkapan alat dan kualitas SDM yang dimiliki RS pemerintah tidak kalah dengan swasta. Dia mencontohkan, RSUP Sardjito sudah memiliki pusat pelayanan bayi tabung dengan metode In Vitro Maturasi (IVM). RSUP Dr Sardjito, kata dia, termasuk satu-satunya rumah sakit pemerintah yang mempunyai Pusat Pelayanan IVM.
Saat ini baru ada tiga rumah sakit di Indonesia yang mempunyai Pusat Pelayanan IVM. Dua rumah sakit lainnya berada di Jakarta dan merupakan rumah sakit swasta (RS Family Center dan RS Yasmin Kencana).
Pada kesempatan itu, Syafak juga mengungkapkan bahwa saat ini RSUP Dr Sardjito adalah RS pemerintah yang paling banyak menghasilkan proses kelahiran dari metode bayi tabung.
Sejak dimulai dari 1997, sampai 2015 ini RSUP Sardjito telah berhasil melahirkan 200 bayi dari program bayi tabung. Menurut Syafak, tingkat keberhasilan program bayi tabung di RSUP Sardjito mencapai 35%. (Q-1)