Hapus Pemiskinan Perempuan di Indonesia

UPAYA pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia masih dibayang-bayangi oleh isu kesetaraan gender. Pasalnya, kenaikan angka kemiskinan juga berkorelasi dengan jumlah perempuan miskin.

Kendati belum ada data pasti kuantitas perempuan miskin di Tanah Air, namun faktanya saat ini perempuan masih terjebak dalam perbedaan dengan laki-laki. Salah satunya disebabkan oleh sistem patriarki yang menimbulkan ketidakadilan dalam praktik kesetaraan gender.

"Meskipun ada kebijakan yang melindungi perempuan, tidak serta merta menjadi jaminan kesetaraan. Melalui program penghapusan pemiskinan perempuan, diharapkan muncul pemikiran konstruktif agar perempuan dapat lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan," ujar Wakil I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad saat Konferensi Nasional Inspirasi Perubahan di Jakarta, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan, bahwa kedudukan dan fungsi perempuan di dunia kerja saat ini masih stagnant. Tingkat partisipasi kerja perempuan baru sekitar 50%. Hal ini berbanding terbalik dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang tumbuh beriringan.

Secara keseluruhan, persentase peran perempuan di legislatif, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun DPD, jumlahnya relatif sedikit dari kuota 30% yang disiapkan.

Namun demikian, diharapkan dalam masa tugas 5 tahun ke depan, penurunan angka persentase itu dapat disubstitusi oleh peran aktif dan kontribusi yang jauh lebih baik. Pasalnya, dari jumlah yang ada tidaklah substansial melainkan hanya sebatas prosedural untuk syarat pemenuhan di legislatif.

"Peran secara kualitatif itu lebih dipentingkan daripada bicara soal jumlah. Perempuan Indonesia harus memiliki kompetensi, keterampilan, kecakapan, keaktifan, dan kegigihan agar bisa mendapatkan akses pekerjaan demi terbebas dari kemiskinan," tandasnya.

Pemerintah menyadari bahwa upaya meningkatkan taraf hidup perempuan di sisi ekonomi dan sosial tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga perlu keterlibatan banyak pihak.

Manusia Berkualitas

Sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, bahwa tujuan pembangunan Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Termasuk membebaskan perempuan dari kemiskinan.

Oleh karena itu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Andrianof Chaniago menekankan bahwa perempuan harus menjadi manusia berkualitasa agar terlepas dari belenggu kemiskinan. Menurutnya, manusia berkualitas harus cerdas, sehat dan memiliki perilaku, karakter, serta mentalitas yang positif dan konstruktif.

"Dengan terciptanya manusia yang berkualitas, tujuan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan bisa tercapai," ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan untuk melihat kesenjangan kesetaraan gender terutama berkaitan dengan kualitas laki-laki dan perempuan. Harapannya, dengan data yang telah dipetakan secara sistematis dan tajam akan mampu mengatasi persoalan yang disinyalir sebagai pemiskinan terhadap perempuan.

Selain itu, telah ditetapkan arah perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui peningkatan keamanan aparatur negara yang mencakup nilai budaya dan sosial untuk melingungi perempuan. (Q-1)