Angka Kecurangan UN masih Tinggi

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan nilai rata-rata UN secara nasional naik 0,3 poin menjadi 61,3. Hal tersebut, kata Anies, menghilangkan kekhawatiran akan anjloknya nilai siswa akibat penurunan motivasi belajar karena status UN yang bukan lagi penentu penuh kelulusan.

Hasil UN SMA diumumkan secara nasional pada Jumat (15/5). Secara keseluruhan perolehan nilai rata-rata sekolah negeri dan swasta di Indonesia juga mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan tahun 2014, rata-rata nilai UN semua sekolah, negeri dan swasta naik sebesar 0,29 poin dari 61,00 menjadi 61,29. Nilai rata-rata sekolah negeri naik sebesar 1,14 poin dari 61,50 menjadi 62,64. Sementara sekolah swasta mengalami penurunan dibanding tahun 2014, yaitu penurunan 1,29 poin dari 60,20 menjadi 58,91.

"Ini membuktikan bahwa ketakutan akan semangat belajar siswa yang mengendur tidak terjadi," ujar Anies.

Selain mengumumkan secara resmi hasil UN, Anies juga menjabarkn tentang tingkat integritas sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dari hasil pengambilan dan perhitungan data, didapatkan kenyataan bahwa tidak ada satupun daerah di Indonesia yang bebas dari praktik kecurangan saat menyelengakrakan UN.

Lima daerah dengan tingkat kecurangan penyelengaraan UN yang dilakukan sekolah-sekolahnya adalah DIY, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Benngkulu, dan Kepuulauan Riau. Masing-masing dari kelima provinsi tersebut memiliki indeks kecurangan di bawah 20%. Sementara itu, sisanya sebanyak 28 provinsi memiliki indeks integritas dengan presentase kecurangan di atas 20%.

"Bahkan ada yang sampai 80% indikasi kecurangan di indeks integritasnya. Ini sangat mengerikan," ujar Anies.

Presentase kecurangan dalam indeks intergritas dilakukan dengan dua cara mengamati dan menghitung dua sumber data, yaitu keseragaman pola jawaban antarsiswa dan kasus tertangkap basahnya praktik contek-mencontek antar siswa ketika ujian berlangsung. "Ini kemudian kami klasifikasikan dengan sekolah-sekolah yang memang diindikasikan melakukan praktik kecurangan," ujar Nizam,, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud.

Sementara itu, untuk ujian nasional yang dilakukan secara online, kata Anies, 100% bebas dari kecurangan. Hal tersebut dikatakan Anies karena jumlah tipe soal yang digunakan pada ujian nasinal berbasis komputer sangat banyak, hingga tidak memungkinkan siswa ataupun guru untuk berbuat curang.

"Tingkat kcurangannya 0 persen. Nilai rata-ratanya pada sekolah dengan integritas yang baik tidak beda jauh dengan UN tertulis. Jadi ini lebih efektif dan akan terus kita kembangkan di tahun-tahun berikutnya," ujar Nizam.

Mendikbud juga mmengatakan bahwa hasil penilaian indeks integritas tersebut akan diserahkan ke setiap daerah agar mereka mengetahui kualitas dan kadar kejujuran daerahnya masing-masing.

"Kita beritahu dan peringatkan mereka agar tidak lagi seperti ini tahun-tahun mendatang. Ini harus menjadi awal pelaksanaan UN yang jujur," ujar Anies.

Ia juga menambahkan, bahwa keterbukaan indeks integritas yang diumuumkan tersebut harus menjadi awal terlaksananya sebuah perubahan menjadi Indonesia yang lebih baik dan jujur.

"Ini bukan sekedar soal-soal untuk siswa kelas 12. Ini soal moral bangsa, harus segera diperbaiki demi terwujudnya revolusi mental yang nyata," tutup Anies. (Q-1)