Menristek Dikti: Pemerintah Siapkan Regulasi Riset Untuk Inovasi

PEMERINTAH terus mendorong agar riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi berujung pada produk inovasi. Oleh sebab itu, regulasi pun perlu disiapkan agar peneliti bisa mendapatkan hasil riset dan industri yang berkembang.

"Regulasi yang telah kami perbaiki yakni tentang aturan yang mengubah aktivitas riset dari 'activity base' menjadi 'output base', " kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir pada saat membuka diskusi Dewan Riset Nasional (DRN) dan kunjungan kerja Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), di Gedung Graha Widya Bhakti Puspiptek, Serpong, Tangsel Banten,Senin (6/8).

Hadir pada kesempatan tersebut Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Sekjen Wantanas Mayjen Doni Monardo, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati, Dirjen Penguatan Inovasi Jumain Appe, Kepala BPPT Unggul Priyanto, Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnusubroto, Ketua DRN Bambang Setiadi, serta sejumlah anggota DRN dan Wantanas.

Nasir menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi untuk mendukung penguatan dan percepatan pengembangan iptek dan inovasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 106 Tahun 2017.

Selama ini, kata dia, para peneliti mengeluh dengan cara pandang pengelolaan riset sebagai 'activity base' membuat sehingga pertanggungjawaban administrasi lebih rumit dibanding risetnya.

Dengan keluarnya Permenkeu tersebut, maka riset berbasis pada output atau hasil membuat peneliti kita menjadi lebih produktif.

"Peneliti kita tidak lagi disulitkan dalam pertanggungjawaban keuangan sehingga mereka bisa fokus pada hasil, " cetusnya.

Nasir juga mengutarakan, saat ini sudah ada dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) sebagai masterplan pengembangan riset dan inovasi ke depan. RIRN tertuang dalam Perpres nomor 38 thaun 2017 dengan prioritas pada sepuluh bidang fokus riset.

Sementara itu, B J Habibie menekankan pentingnya investasi dalam penguatan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa. "Proses paling penting dalam membangun SDM adalah pembudayaan dan pendidikan", tutur Habibie.

Menurut Habibie, kunci dalam penguasaan teknologi adalah kemampuan mengkolaborasikan SDM dari multi disiplin ilmu.

"Tidak ada satu pun produk teknologi yang dihasilkan hanya oleh satu disiplin ilmu," lanjutnya.

Diskusi DRN dan Wantanas ini digagas sebagai forum pengkayaan dan masukan atas kebijakan iptek khususnya terhadap draft Rancangan Undang Undang tentang Sistem Inovasi Nasional ( Sisnas) yang sedang dalam proses pembahasan di DPR.

Ketua DRN Bambang Setiadi menambahkan
UU Inovasi diperlukan dengan mengaca pada negara Korea Selatan yang pada tahun 1999 mempunyai UU Inovasi sehingga .menjadi negara maju di Asia.

"Kita perlu belajar dari Korea untuk maju kita harus punya trategi, roadmap dan dana inovasi, " pungkasnya. (OL-7)