Rehabilitasi Rumah di Lombok Harus Mengacu Konstruksi Tahan Gempa

JURU bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan proses pemulihan pascagempa di Lombok perlu mengedepankan aspek ketangguhan bencana. Bangunan-bangunan yang ambruk harus mengindahkan struktur yang tahan gempa.

"Ke depan, pemerintah daerah harus membuat regulasi agar masyarakat di wilayah rawan gempa minimal memiliki rumah atau bangunan tahan gempa. Ada aturan mengikat sehingga membangun rumah tidak bebas begitu saja," ujarnya di kantor BNPB, Jakarta, Senin (6/8).

Dia menuturkan, pengarusutamaan bangunan tahan gempa masih minim. Karena itu, masyarakat perlu terus disosialisasikan dan didampingi mengenai cara membangun rumah tahan gempa.

"Bangunan tahan gempa sudah banyak modelnya. Metodenya juga ada tetapi ketika hanya diserahkan ke masyarakat mereka tidak punya anggaran dan pengetahuan," ujarnya.

Karena itu, lanjut Sutopo, dalam proses rekonstruksi bangunan terdampak gempa di Lombok, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp34 miliar. Masyarakat yang rumahnya terdampak rusak berat akan didampingi TNI untuk membangun rumah dengan struktur tahan gempa.

"BNPB memberikan pelatihan kepada TNI untuk membantu merekonstruksi rumah atau bangunan terdampak. Nantinya ada penguatan pada kolom-kolom bangunannya. Rekonstruksi itu sudah mau berjalan pascagempa 29 Juli lalu, tapi kondisinya akibat gempa sekarang menjadi lebih parah," imbuhnya.

Ke depan, dia berharap masyarakat di wilayah rawan gempa juga bisa terus meningkatkan ketangguhan dalam mengantisipasi bencana.

"Proses ketangguhan masyarakat itu merupakan proses jangka panjang. Masyarakat yang pernah mengalami bencana akan lebih tangguh daripada yang belum pernah mengalami. Kita akan terus berikan sosialisasi dan pelatihan," pungkasnya. (OL-7)