Kemensos Belajar dari Negara Lain Untuk Kurangi Kecurangan

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) tengah berupaya mengurangi kesalahan, kecurangan atau korupsi dalam program-program perlindungan sosial. Salah satunya, belajar dari negara lain seperti Inggris dan Rumania.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hal itu penting untuk memastikan agar program perlindungan sosial yang ada di Indonesia dapat disalurkan kepada penerima manfaat secara tepat.

"Program perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial melibatkan sumber daya keuangan publik dalam jumlah besar. Kita harus pastikan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai tepat manfaat," ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Sekjen Kemensos Toto Utomo Budi Santosa melalui rilis yang diterima Media Indonesia, Kamis (7/5).

Sambutan tersebut dibacakan dalam lokakarya yang didukung Bank Dunia, dan dihadiri para ahli dari Inggris dan Rumania serta para ahli Indonesia. Lokakarya tersebut untuk memastikan program perlindungan sosial memberikan manfaat bagi mereka yang paling membutuhkan. Program-program bantuan sosial yang ada di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai.

Dijelaskan, ada lima faktor utama yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan strategi pencegahan dan penanggulangan kesalahan, kecurangan, dan korupsi. Pertama, political will. Kedua, kapasitas administratif. Ketiga, basis data terpadu. Keempat, kerangka regulasi yang kuat, dan kelima, kerangka kelembagaan yang kuat.

''Kemensos bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi penyaluran bantuan tunai maupun tidak tunai kepada penerima manfaat termasuk penduduk usia lanjut, pengangguran, kaum miskin dan mereka yang paling rentan,'' ungkapnya.

Ia menambahkan, sebelumnya juga telah berlangsung lokakarya serupa pada Juni 2014 yang juga didukung oleh Bank Dunia dan Kementerian Keuangan Federasi Rusia. Saat itu, dibicarakan cara-cara terbaik mengembangkan sistem komprehensif dan rendah biaya dalam menangani temuan tidak wajar dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial. (H-1)