Bantuan Sosial Bukan Solusi Utama Entaskan Kemiskinan

SEKRETARIS Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema Fakta Penurunan Angka Kemiskinan mengatakan bantuan sosial bukan solusi utama dalam mengentaskan kemiskinan.

"Jangan bergantung pada bantuan sosial tapi dari patokan dan ukuran garis kemiskinan itu sendiri," ungkapnya pada Senin (30/7).

Menurutnya salah satu langkah lain guna mengurangi kemiskinan adalah menjaga harga barang kebutuhan pokok tetap stabil.

"Salah satunya dengan menjaga harga, khususnya harga beras. Itu yang paling penting dilakukan saat ini,” ungkap Bambang.

Berikutnya, menurut Bambang, terkait ketimpangan berada pada kelompok 40% ke bawah, artinya program-program pemerintah terbukti bisa mempercepat pertumbuhan konsumsi masyarakat di level yang paling bawah.

“Mudah-mudahan jika tren ini dapat terjaga, angka ketimpangan kita ke depannya akan terus menurun dan dampaknya kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” pungkas Bambang.

Bambang juga menerangkan bahwa di dunia tidak ada pakem resmi yang dapat digunakan untuk menentukan garis kemiskinan. Sebab, setiap masyarakat di dunia memiliki kebutuhan pokok yang berbeda-beda.

Ia mencontohkan adanya perbedaan antara parameter Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bank Dunia berbeda untuk ukuran garis kemiskinan.

Bambang menjelaskan, misalnya pendapatan rumah tangga perbulannya Rp 3 juta. Untuk mengetahui nilai itu masuk ke dalam kategori miskin atau tidak diperlukan parameter.

Untuk ukuran ini yang disesuaikan dengan wilayah atau negara, parameter antara BPS dan Bank Dunia berbeda.

“Rasanya, agak kurang relevan jika berdebat di situ. Kalau pertanyaannya ketinggian, ya tidak juga. Kalau pendapatannya di bawah Rp 3 juta, ya wajar jika dibilang miskin,” ujar Bambang.

Secara umum, komponen terbesar untuk mengukur garis kemiskinan ada dua hal, yakni kelompok makanan dan bukan makanan. Untuk kelompok makanan yang paling besar adalah beras, dengan besaran 73%.

“Karena itu, kenapa kemiskinan di masing-masing provinsi berbeda-beda, karena cara memenuhi kebutuhan kalorinya juga berbeda-beda. Misalnya, di Jakarta memakan pisang, tapi di Amerika nilai dan harganya cukup tinggi. Sehingga bisa dikatakan kalau yang bisa mengkonsumsi pisang berarti bukan orang miskin,” ulas Bambang.

Sementara, lanjut Bambang, garis kemiskinan menurut BPS yang menjadi garis kemiskinan Indonesia dikatakan lebih tinggi daripada garis kemiskinan bank dunia.

Hal itu terjadi jika patokan bank dunia soal angka kemiskinan Indonesia merupakan angka pada 2016.

“Yang perlu kita perhatikan, kalau garis kemisikinan tiap kali diukur selalu berubah. Jadi tidak menggunakan. Kalau patokannya bukan makan singkong lagi, jelas kita sudah tidak bisa dibilang miskin karena sudah mengkonsumsi beras,” papar Bambang.

Karena itu, menurutnya, jika menggunakan parameter bank dunia, kemiskinan di Indonesia tidak terlalu rendah dan ini berbeda dengan parameter BPS. (OL-4)