Pengelolaan Wisata Bahari masih Terkendala

DIREKTUR Pesisir dan Lautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Eko Rudianto melihat ada empat tantangan pengembangan wisata bahari ke depan. Keempat tantangan itu yakni mengoptimalkan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil terutama kegiatan perikanan, kepelabuhan, wisata bahari, serta aktivitas ekonominya.

''Selanjutnya memperbaiki infrastruktur dan konektivitas untuk mencapai lokasi wisata. Sampai sekarang betapa setengah matinya kita ke lokasi yang terkenal di dunia, Raja Ampat, harus menyewa kapal seharga Rp13 juta,'' ujar Eko dalam diskusi panel Musyawarah Nasional (Munas) III Gabungan Usaha Wisata Bahari, di Jakarta, Selasa (28/4). Ketiga, terjadinya degradasi sumber daya alam penunjang wisata bahari karena dampak aktivitas manusia yang mencemari lingkungan wisata. ''Mulai dari sampah dimana-mana, sanitasi juga buruk. Ini yang harus diperhatikan agar wisata bahari bisa berkembang,'' telaahnya.
Terakhir, implementasi penataan ruang laut melalui rencana zonasi wilayah pesisir. Hal ini karena selama ini tata kelola ruang laut terutama untuk area penyelaman belum jelas. ''Belum jelas siapa yang mengelola area diving. Yang kami temui selama ini hanya operator-operator penyelaman. Ke depan pemakaian ruang laut harus dengan izin,'' ujarnya. (Try/H-2)