Penurunan Kemiskinan Tidak Hanya Karena Bansos

BANTUAN sosial (bansos) disebut sebagai salah satu program kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, pemerintah menyatakan turunnya angka kemiskinan bukan mengandalkan bansos semata tapi ada pendampingan yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat miskin.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat mengatakan bantuan disalurkan pada penduduk miskin melalui mata anggaran bansos tapi ada petugas

di lapangan memastikan program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan sejak 2007. Para pendamping program Keluarga Harapan (PKH), tutur Harry, memastikan program pemberdayaan masyarakat miskin berjalan diantaranya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS).

"Itu berlangsung paling sedikit 1 minggu sekali secara efektif, pastikan bansos yang diterima dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan anak-anak, dan tambahan modal usaha ekonomi produktif dan biaya perawatan lanjut usia dan disabilitas berat yang tinggal bersama KPM PKH," katanya.

Harry menjelaskan penerima PKH saat ini, sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat dengan pendamping sebanyak 40.225 orang, dapat dipastikan mendorong keluarga penerima manfaat PKH menjadi sejahtera sehingga keluar dari perangkap kemiskinan. Tahun 2017, imbuhnya, ada 320.000 KPM yang telah naik kelas graduasi sejahtera mandiri. Selain itu, PKH mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya.

"Lebih dari 80% ibu penerima PKH sekarang telah menjadi pelaku usaha ekonomi produktif, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan," imbuh dia.

PKH, sambung Harry, mendorong keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka gizi buruk dan stunting 37% serta mencegah putus sekolah lebih dari 95%.

Harry menuturkan, indeks bansos PKH 1,89 juta per tahun memang tidak besar hanya menambah 8% dari pengeluaran konsumsi perkapita. Idealnya antara 25 sampai dengan 40%.

Tetapi masyarakat miskin juga mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Beras Sejahtera (Rastra), sertifikat tanah secara gratis, mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi (KUBE, KUR, KUT), listrik bersubsidi dan mendapatkan LPG 3 kg. Penyaluran bansos secara terintegrasi itu, tutur Harry, faktor kunci yang mempunyai daya ungkit meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Bila satu keluarga sudah mendapatkan beragam bansos, subsidi pemerintah dan diberdayakan secara ekonomi produktif, nanti akan bisa kita lihat hasilnya dalam tiga sampai lima tahun. Indikator keberhasilannya adalah terjadi perubahan sikap dan perilaku KPM PKH yang akan mengarah pada kemandirian dan adanya peningkatan produktivitas secara ekonomi," katanya.

Ia menjelaskan pada September 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Kemudian, lanjutnya, BPS kembali merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018.

Capaian itu, menurut BPS disebabkan antara lain bansos tunai yang meningkat 87,6 persen. Jumlah penerima PKH pada 2017, sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM tahun 2018. Pada tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sarmuji mendukung rencana kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019 menjadi Rp32 triliun dengan catatan disalurkan tepat sasaran dan sesuai tujuan program.

"Alhamdulillah sejak PKH lahir kemiskinan kita makin lama makin menurun. Ini adalah kontribusi yang sangat nyata. Maka DPR tidak segan-segan berapapun anggaran yang diminta pemerintah, DPR akan meloloskan," katanya.

Ia mengungkapkan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam PKH ini sudah sangat baik, sehingga DPR mendukung penuh usaha pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Anggota Badan Legislasi DPR ini mengatakan PKH adalah program prioritas pemerintah yang tujuannya tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Jadi program pemerintah disesuaikan dengan tujuan dalam pembukaan UUD 1945," katanya. (OL-4)