Desa Butuh Akses Internet Antisipasi Hoaks Jelang Pemilu

PERKEMBANGAN teknologi yang belum diikuti dengan pembangunan merata di seluruh Indonesia membuka potensi terjadinya ketimpangan kehidupan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan. 

Belum semua kawasan perdesaan terjamah jaringan internet. Padahal, jaringan internet akan sangat mendatangkan manfaat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa agar lebih cepat mendapatkan berbagai informasi dan membuka peluang pengembangan ekonomi. 

Terbatasnya akses media sosial pun juga akan berdampak negatif terhadap penyebaran hoaks yang biasanya banyak bermunculan menjelang Pemilihan Presiden. Seperti disampaikan oleh Sergio Grassi, Presiden Direktur Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia, di Jakarta, Selasa (17/7), yang menilai bahwa masyarakat di perdesaan juga memerlukan berbagai informasi yang bisa diperoleh melalui jaringan internet. 

Dengan terbukanya akses internet tentunya masyarakat desa juga bisa bersikap dewasa dalam menghadapi informasi-informasi yang menyesatkan (hoaks). Selain itu, dari aspek ekonomi, masyarakat desa diharapkan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis internet (e-commerce).

"Saya rasa masyarakat di negara Indonesia baik di desa atau di kota kini bisa bersikap lebih dewasa dan bijaksana menghadapi perkembangan zaman. Jadi di dalam menghadapi hoaks pun setiap orang saya yakin bisa lebih bijaksana dalam menerima berbagai informasi yang mereka dapatkan," ujar Sergio di kantornya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, Sergio berharap masyarakat bisa mendapat pengetahuan/kebenaran informasi yang sesungguhnya sehingga hoaks pun bisa teredam. Terlebih, dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa oleh Presiden Joko Widodo, maka langkah itu perlu didukung mengingat ranah kerja yang digarap oleh Pemerintah Indonesia bersama NGO yang ia pimpin bergerak di bidang pengembangan desa.

"Jaringan internet yang merata hingga ke pelosok desa juga begitu kami harapkan untuk mempermudah kami maupun masyarakat desa mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih luas," ungkapnya.

Dengan menguatnya kerja sama di bidang sosial, maka ke depan diharapkan bentuk kerja sama yang ada semakin berkembang hingga ke bidang perekonomian, seperti halnya Jerman dengan China yang kini semakin kuat hubungan perekonomiannya.

"Dalam ekonomi yang berkeadilan, seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, saya berharap ada keseimbangan yang terjadi antara ekonomi dan demokrasi," ujarnya saat menanggapi kemajuan pembangunan yang terjadi di Indonesia dengan tahun politik yang akan dihadapi.

Menurut Sergio, pembangunan ekonomi yang berkeadilan bisa dimulai dari pembangunan yang dilaksanakan di desa hingga negara secara luas. Ia juga memberikan apresiasi positif atas revolusi industri seperti yang diagendakan oleh Presiden Jokowi. 

Sebab, menurutnya, Indonesia tidak hanya diterima dalam kalangan global tapi juga dapat melakukan hal-hak penting dan potensial untuk menghadapi perkembangan global. "Untuk menghadapi revolusi industri harus ada pengurangan jumlah tenaga kerja yang diiringi dengan teknologi, namun harus dipertimbangkan bagaimana untuk menempatkan kembali para tenaga kerja sebagai tenaga produksi," katanya.

Pergantian tenaga kerja manusia dengan robot tentunya akan mengurangi pemakaian tenaga kerja manusia. Negara-negara seperti Vietnam, China, dan Indonesia harus mempertimbangkan bagaimana melatih para pekerja yang tidak memiliki keahlian (yang lebih baik) untuk dipersiapkan menjadi individu yang siap melakukan jenis pekerjaan yang baik dan revolusi yang baik pula.

"Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri, kita akan kehilangan tenaga kerja dan kesempatan," lanjutnya. Sergio menambahkan bahwa Indonesia selalu dipertimbangkan sebagai salah satu negara demokrasi di Asia Tenggara. Hal ini juga yang menjadi alasan kuat mengapa FES menjadikan Indonesia sebagai mitra penting bagi Jerman.

Dengan membawa pikiran-pikiran besar dalam menghadapi tantangan global, Indonesia sebagai kekuatan menengah di Asia, seperti halnya Jerman di Eropa. Indonesia merupakan negara terpenting dari enam negara lainnya di Asia Tenggara yang menjadi prioritas dalam menjalin hubungan kerja sama dengan Jerman.

"Negara Indonesia sama baiknya seperti Jerman,terutama dalam pelaksanaan pemilu," pungkasnya. (RO/OL-1)