RI Mengalami Krisis Doktor

DATA Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyebutkan Indonesia mengalami krisis atau kekurangan rasio doktor (jenjang S3). "Di tahun 2014, kami memberikan beasiswa kepada 3.025 orang, ini juga tidak sampai 10% dari jumlah pendaftarnya," kata Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Eko mengutarakan, dari setiap satu juta penduduk di Indonesia hanya terdapat sebanyak 143 doktor.  Perbandingan tersebut sangat jauh dengan negara-negara tetangga yang berada di Asia. Dengan Malaysia misalnya, rasionya ialah ada 509 doktor dari setiap satu juta penduduknya. Di India, terdapat sebanyak 1.410 doktor dalam setiap satu juta penduduknya. Di Jepang, terdapat 6.438 doktor pada rasio satu juta penduduk.

Selain dengan negara Asia, LPDP juga mencatat perbandingan dengan negara Amerika Serikat. Di Amerika mempunyai 9.850 doktor pada setiap satu juta penduduknya. "Bila kondisinya tetap seperti ini, Indonesia hanya mengalami
perkembangan doktor setiap tahun hanya 15." Untuk mencapai kenaikan doktor pada angka kelipatan 100.000, akan bisa
dicapai pada 2022. Sedangkan penambahan 150.000 doktor dilihat melalui data statistik akan tercapai pada 2026.

Eko juga menyebutkan pemberian beasiswa S2 dan S3 bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara dalam kategori daya saing bangsa. "Sebanyak 2.217 penerima beasiswa pendidikan S2 dan S3 disebar ke tujuh benua di dunia untuk meningkatkan daya saing bangsa."

Negara tetangga kawasan Asia Pasifik memiliki peringkat yang lebih baik. Singapura berada pada peringkat kedua, kemudian Jepang berada di peringkat keenam, Taiwan pada posisi 14, New Zealand pada peringkat 17, Malaysia posisi 20, Australia berada pada posisi 22.

Selanjutnya, Korea Selatan berada di peringkat 26, disusul Tiongkok posisi 28, lalu Thailand pada peringkat 31 hingga Indonesia berada pada posisi 34. Apabila kondisi tidak berubah, menurut statistik, potensi perekonomian Indonesia akan menduduki peringkat tujuh pada tahun 2030. Hal itu disebabkan kurangnya tenaga ahli di berbagai bidang di Indonesia. (H-1)