PPDB Banten

PROSES Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 di wilayah Provinsi Banten sejak awal dimulai pada 21 Juni lalu kerap mengalami gangguan di server (server error). Akibat persoalan ini, banyak orang tua jadi panik, dan anak2 jadi stres.

Hal itu diungkapkan salah seorang orang tua siswa yang akan mendaftarkan anaknya ke SMAN 2 Tangerang Selatan, Zulkarnain, hari ini. "Sedari awal dimulainya tgl 21 Juni telah terjadi error' server, sehingga pendaftaran jadi kacau, dan hasil yang murid yang sudah masuk daftar dengan sistem online, apabila dilihat hasil passing grade masih ada yang tidak masuk dan hasilnya kacau," ujarnya.

Celakanya, lanjut Zulkarnain, sekolah tidak bisa berbuat apa-apa, dan harus ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang, jadi seluruh pendaftar wilayah propinsi Banten yang bermasalah harus datang ke Serang, itupun banyak masalah tidak bisa diselesaikan.

"Banyak orang tua jadi panik, termasuk saya, dan anak-anak jadi stres karena susahnya masalah tersebut," ujarnya.

Akibat persoalan ini, papar Zulkarnain, seharusnya pendaftaran ditutup tanggal 27 Juni, tetapi diundur sampai 30 Juni, karena masalah belum bisa tertangani. Dan pengumuman hasilnya dilakukan pada tanggal 2 Juli.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten , Taryono, menyatakan Tangsel berkomitmen melaksanakan PPDB secara obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

"Sistem online PPDB Tangsel sudah sangat siap.Kami minta masyarakat menghargai proses yang berjalan sesuai aturan dan ketentuan, " ujarnya.

Dia mengutarakan berdasarkan data sekarang dan tahun lalu lulusan SD saat ini sekitar 22 ribu siswa, sebanyak 50 persen siswa saat ini telah masuk di sekolah swasta.

"Jadi sisanya 50 persen sekitar 11 ribu siswa dimana sekolah negeri bisa menampung sekitar 6000 ribuan. Sisanya masuk ke sekolah swasta dan data kami sekolah swasta ini mencukupi daya tampung zonasi, " ungkapnya.

Menyinggung keberadaan anak anak miskin agar bisa tetap sekolah, Taryono menjelaskan sekolah swasta juga mendapat dan BOS dan Kartu Indonesia Pintar ( KIP).

"Jadi solusi anak miskin tetap bisa sekolah sekalipun di sekolah swasta dengan dana BOS dan KIP, " tukasnya. (OL-4)