Polisi Dilarang Awasi UN

SAAT ini UN tidak lagi menjadi penentuan lulus tidaknya siswa. Untuk itu pengawasan berlebihan terhadap UN sudah bukan zaman lagi. Bila sebelumnya UN sampai dikawal polisi, kali ini polisi dilarang ikut mengawal UN, apalagi saat UN berlangsung, tidak boleh ada polisi di sekitar lingkungan sekolah.

"Itu justru menakut-nakuti siswa. Bisa-bisa karena grogi, siswa tidak dapat mengerjakan soal UN dengan baik," ujar Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna di Denpasar, Rabu (8/4).

Ia menolak keterlibatan polisi saat UN berlangsung. Polisi cukup mengawal proses percetakan, distribusi sampai ke sekolah-sekolah.

Anggota DPD asal Bali ini mengaku sudah berbicara langsung soal aspirasi para siswa di Bali khususnya siswa yang akan memasuki masa ujian nasional pada April ini. Aspirasi itu sudah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Ia juga mendukung sikap pemerintah yang menjadikan UN bukan sebagai parameter kelulusan.

Dukungan ini sebagai wujud keadilan sosial di bidang pendidikan dasar, dan menengah terutama untuk memberi kepercayaan pada sekolah, guru dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan pendidikan.

"Saya dukung bahwa UN bukan untuk menakuti anak-anak kita yang akan lulus ujian. Seharusnya UN menjadi ajang kegembiraan, dihadapi dengan tenang. Tapi kejadian UN di 2013 dan 2014 sangat mengecewakan. Saya minta Menteri Pendidikan agar menjaga taksu dari pemerintahan Jokowi ini dengan cara menyukseskan UN. Tidak ada alasan lain. Selain itu saya juga menolak dilibatkannya aparat keamanan baik itu TNI dan Polri dalam hal menjaga ujian atau distribusi soal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kok kesannya seperti mau perang saja dan itu mendegradasi kepercayaan publik terhadap guru," ujarnya.

Logikanya, guru dan sekolah dicurigai oleh negara. "Jadi saya minta tahun ini tidak boleh ada pengawalan apalagi ada aparat bersenjata yang menjadikan anak–anak kami takut ujian. Tapi untuk daerah konflik di perbatasan, di berbagai pelosok, masih kita maklumi. Tapi untuk Bali saya harap jangan lagi ada pengawalan berlebihan," ungkapnya.

Bahkan, menurutnya, ke depan UN bisa saja dihapus dengan alasan efisiensi dan serta adanya sejumlah kebijakan baru d idunia pendidikan.  "Saya inginnya UN dihapus, biarkan sekolah meluluskan siswanya. Dan nilai UN ke depan jangan juga jadi patokan masuk ke PTN. Atas nama efisiensi dan juga transparansi. Saya juga kecam jika ada oknum bupati, atau wali kota yang kerap memerintahkan kepala dinas atau kepala sekolahnya justru untuk mencari kunci jawaban demi target 100%," kesalnya.

"Jika ada yang berbuat curang begini, seharusnya ada sanksi bagi pejabat yang berpikiran pendek itu. Pejabat harus ingat bahwa pendidikan itu harus jujur. Jika di hulunya sudah tidak jujur, maka rusak sistem pendidikan Indonesia."

Wedakarna juga meminta untuk menarik dan membatalkan semua buku K2013 khususnya Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 ( Tema 7 ) Buku Siswa SD/MI Kelas V Sejarah Peradaban Indonesia yang diproduksi pada 2014 oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa serta toleransi beragama. (Q-1)