Larangan PNS Rapat Tak Matikan Bisnis Perhotelan

BISNIS perhotelan di dalam negeri di tahun ini diprediksi tetap mengalami pertumbuhan, kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelarangan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel.

Hal itu disampaikan pebisnis perhotelan dan pengamat pariwisata Dicky Sumarsono, di Jakarta, belum lama ini.
Menurut dia, ada sejumlah faktor yang sangat memungkinan bisnis perhotelan dan pariwisata bakal cerah. Faktor itu seperti langkah pemerintah yang meningkatkan anggaran promosi pariwisata Indonesia dari Rp250 milyar per tahun menjadi Rp1,2 triliun pada tahun ini.

''Kenaikan promosi wisata menjadi sinyal yang menggembirakan juga bagi lahan bisnis hotel,'' sebut Dicky yang kini tengah menjabat sebagai general manager The Sunan hotel Solo itu.

Selain itu, sambung dia, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke luar negeri juga bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata per Desember 2014, pada tahun lalu masuk sebanyak 9,5 juta turis asing atau pertumbuhannya sekitar 7,5%.

Di sisi lain, pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Indonesia tergolong tinggi. Pasalnya pertumbuhan turis di Asia Pasifik hanya 5%. Sedangkan pertumbuhan turis di dunia sekitar 4,7%. Artinya, lanjut Dicky, pertumbuhan kunjungan turis asing yang tertinggi ada di Indonesia.

Ditambahkan, faktor lain yang membuat dirinya yakin bahwa kebijakan larangan PNS rapat di hotel tidak akan membuat bisnis perhotelan dan pariwisata gulung tikar adalah semakin bertambahnya kelompok kelas menengah di negeri ini.
Menurutnya, penduduk kelas menengah di Indonesia sekitar 132 juta jiwa atau total 56% dari total populasi penduduk Indonesia.

Sebanyak 70% dari mereka masih berada di usia yang produktif. Walhasil, sebut Dicky, mereka ini cenderung sangat konsumtif. ''Mereka menjadikan hotel bukan barang mewah, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup,'' imbuh Dicky. (Tlc/H-2)