KPAI: Lindungi Hak Pendidikan Anak-anak Ahmadiyah

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan dari korban penyerangan, pengrusakan rumah dan pengusiran keluarga Ahmadiyah di Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Para korban saat ini mengungsi di Balai Latihan Kerja milik Pemda Lombok Timur.

Dari 8 keluarga yang menjadi korban, terdapat 12 anak-anak, diantaranya anak-anak balita dan anak-anak usia sekolah (SD dan SMP) sebanyak 12 orang. Akibat penyerangan yang terjadi pada 19-20 Mei 2018 tersebut, ada sejumlah anak yang mengalami trauma. Anak-anak usia sekolah berpotensi putus sekolah. Mereka sangat terancam tidak dapat melanjutkan sekolah.

"Anak-anak balita selalu menangis setiap kali ada orang banyak berkumpul di sekitarnya," ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, hari ini.

Retno mengataka, berkaitan dengan pengaduan warga tersebut, KPAI menyampaikan akan segera melakukan pengawasan langsung ke Lombok Timur terkait kondisi anak-anak korban. Ia juga mengatakan, KPAI menyerukan kepada Bupati dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk segera melakukan tugas dan fungsinya dalam melindungi anak-anak.

Sekain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Lombok Timur, yang memiliki kewenangan pendidikan jenjang SD dan SMP diharapkan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah anak-anak korban agar tetap menjamin anak-anak mengikuti Ujian Kenaikan Kelas (UKK). Hal ini mendesak karena saat ini berbagai sekolah sedang menyelenggarakan UKK.

"Kalau anak-anak korban tidak bisa mengikuti UKK maka mereka berpotensi tidak naik kelas. Agar anak-anak korban dapat naik kelas dan bisa melanjutkan sekolah meskipun dalam pengungsian, maka mereka wajib diberikan kesempatan mengikuti UKK meskipun dalam kondisi mengungsi," ujar Retno.

KPAI juga mendorong kedua Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lombok Timur, membuat program bagi penanganan psiko social anak-anak korban. Begitu juga Polres Lombok Timur untuk menjamin keamanan warga, terutama anak-anak yang akan mengikuti UKK dan akan tetap bersekolah di sekolahnya saat ini.

"Senin, 28 Mei 2018 KPAI akan mengirim surat resmi kepada Bupati Lombok Timur di tembuskan kepada Gubenur NTB dan SKPD terkait di Lombok Timur," ujar Retno. (OL-4)