Uhamka Tolak Radikalisme dan Terorisme

RADIKALISME apalagi terorisme tidak ada tempat di negeri ini dan mahasiswa harus sadar bahwa Indonesia dibangun dengan dasar Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademis memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi positif menumbuhkan kesadaran akan makna perbedaan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa," kata Hari Naredi MPd, Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (FKIP Uhamka) melalui keterengan pers, Selasa (15/5).

Menurut Hari, peristiwa radikalisme dan terorisme yang terjadi belakangan ini menandakan 'kondisi bangsa yang sedang sakit'. Keberagamaan, nilai kemanusiaan, musyawarah untuk mufakat, dan penegakan nilai keadilan seolah hanya sebagai slogan yang seharusnya menjadi spirit, ruh, dan jiwa seluruh rakyat Indonesia.

Dalam keterangannya, ia mengutarakan Mei merupakan bulan bersejarah dalam reformasi Indonesia sebagai bangsa. Untuk itu, lanjut dia, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA telah menggelar Seminar Sejarah Reformasi dengan tema 'Refleksi 20 Tahun Reformasi Indonesia 1998' di Kampus Uhamka Jakarta, Senin (14/5) kemarin.

Hari menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kerja intelektual antara Program Studi Pendidikan Sejarah dan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Tujuan kegiatan ini untuk melahirkan kesadaran sejarah dan menyegarkan kembali ingatan mengenai perisitiwa yang telah terjadi 20 tahun lampau.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yakni Bhatara Ibnu Reza PhD (peneliti senior Imparsial) juga seorang saksi sejarah yang mengupas tentang dinamika politik Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Ia mengingatkan kembali bahwa mahasiswa harus tetap kritis melihat persoalan bangsa Indonesia, kegiatan diskusi akademis seperti ini diharapkan mahasiwa dapat menyuarakan aspirasi rakyat pada cita-cita reformasi.

Pembicara lainnya, pakar sejarah DR Anhar Gonggong, yang mengungkap fakta dan menggali nilai sejarah reformasi. Menurut Anhar, hasil reformasi belum tercapai karena KKN masih banyak. Pemimpin bangsa seharusnya memberi contoh bagi rakyat. Pemimpin yang terdidik banyak, tetapi pemimpin yang terdidik dan tercerahkan yang dibutuhkan untuk mengembalikan kejayaan bangsa.

Pembicara ketiga, Maneger Nasution, yang juga Ketua Pusdikham Uhamka, memberi catatan kritis tantang Hak Asasi Manusia selama 20 tahun bergulir. Menurutnya, kasus pelanggaran HAM berat 70% belum selesai dan kasus lain belum ditangani maksimal seperti penanggulangan teroris, kebebasan agama, isu lingkungan, masa depan demokrasi, pemberantasan korupsi, dan perlindungan anak. (RO/OL-1)