Pendamping PKH Harus Netral

MENTERI Sosial Idrus Marham menegaskan petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus netral, tidak boleh berpolitik dalam pilkada.

"Pendamping PKH harus netral. Tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu calon dalam pilkada," ujar Mensos di Kuningan, Jawa Barat, Jumat (27/4) saat ditanya wartawan tentang dugaan pendamping PKH terlibat Pilkada Jatim 2018.

Saat ditemui seusai menyerahkan bantuan sosial PKH kepada keluarga penerima manfaat (KPM), Mensos mengatakan pihaknya telah menurunkan tim ke Lamongan, Jatim, untuk klarifikasi. "Hasilnya kasus di Lamongan bukan dilakukan pendamping, melainkan penerima PKH. Penerima PKH ialah rakyat. Pilihan politik menjadi hak mereka."

Ia menegaskan PKH program untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. "Tak boleh disalahgunakan."

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan profesionalisme pendamping sangat dibutuhkan agar target penurunan angka kemiskinan di bawah 10% bisa tercapai.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Dedy P