Presiden Dukung Terbitnya Perppu untuk Cegah Perkawinan Anak

Nur Aivanni
21/4/2018 14:33
Presiden Dukung Terbitnya Perppu untuk Cegah Perkawinan Anak
(ANTARA/ AHMAD SUBAIDI)

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengutarakan bahwa Presiden Joko Widodo mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perkawinan untuk menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal itu sebagaimana yang mengemuka dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan organisasi masyarakat dan LSM pada Jumat (20/4). Mereka mendorong agar pemerintah menerbitkan Perppu untuk mencegah dan menghentikan perkawinan anak yang marak terjadi.

"Ormas, LSM, NGO mendorong agar pemerintah membuat Perppu pencegahan pernikahan anak. Jadi itu (rancangan Perppu) sudah dibicarakan dan Pak Presiden sudah setuju, (rancangan) Perppu ini yang sudah dibuat sendiri oleh ormas," kata Yohana usai memperingati Hari Kartini yang digelar oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja di halaman belakang Gedung Induk, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/4).

Pekan depan, sambungnya, pihaknya akan membuat diskusi publik dengan mengundang semua pihak, seperti organisasi perempuan, pakar anak, tokoh adat, tokoh agama dan kementerian terkait. "(Diskusi publik) Untuk membicarakan tentang bagaimana kita melihat kajian-kajian yang telah dilakukan oleh ormas," katanya.

Saat ditanyakan apa yang akan diatur dalam Perppu tersebut nantinya, Yohana mengatakan bahwa itu baru akan dibahas lebih lanjut dalam diskusi publik yang akan digelar. "(Diskusi publik) Akan melihat bagaimana kita sepakat bersama. Pertama, membuat Perppu. Kedua, melihat kembali angka batas minimal usia pernikahan anak ini," terangnya.

Yohana pun menilai bahwa Perppu tentang pencegahan perkawinan anak ini perlu untuk diterbitkan. Hal itu mengingat banyaknya kasus yang terjadi di daerah dimana banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Tak hanya itu, anak-anak yang menikah di usia dini pun berdampak pada kondisi perekonomian di daerah mereka.

"Salah satu contoh Sulawesi Barat paling tinggi angka perkawinan anak, sehingga indeks pembangunan manusia (IPM) ini menurun, jadi tidak tinggi. Jadi, anak pengaruhnya besar terhadap kemiskinan dan juga IPM," pungkasnya. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya