Presiden Dorong Kerja Sama Atasi Anak Kerdil

PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh komponen bangsa, mulai pusat hingga desa bekerja sama untuk menanggulangi persoalan anak bertubuh pendek atau gagal tumbuh. Lembaga sosial dan pihak swasta pun diharapkan ikut turun tangan.

Menurut Jokowi, besarnya jumlah anak bertubuh pendek (stunting) mengancam kualitas dan produktivitas manusia Indonesia pada masa depan. Pasalnya, anak gagal tumbuh tidak hanya fisiknya kerdil, tetapi juga pertumbuhan otaknya.

"Selanjutnya, itu akan memengaruhi daya serap dan prestasi di sekolah, akan memengaruhi produktivitas, kemudian memengaruhi kreativitas di usia yang produktif," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas membahas stunting di Kantor Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data nasional, jumlah anak stunting saat ini mencapai 9 juta atau 34% dari jumlah balita di Indonesia. Anak stunting tersebar di perkotaan dan perdesaan serta ditemukan pada keluarga sejahtera dan prasejahtera. Kasus tertinggi terjadi di Nusa Tenggara Barat.

Dalam upaya mencegah membengkaknya kasus itu, kata Presiden, ibu-ibu PKK perlu mengaktifkan kembali secara maksimal fungsi posyandu.

"Saya minta rencana aksi yang lebih terpadu, terintegrasi, yang memiliki dampak konkret di lapangan, mulai intervensi terhadap pola makan, pola asuh, dan juga yang berkaitan dengan sanitasi," tandasnya.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Marani mengatakan sebagai langkah awal penanganan stunting pada tahun ini akan difokuskan di 100 kabupaten.

"Tahun depan kita tambah lagi menjadi 160 kabupaten," ujarnya seusai rapat terbatas membahas stunting yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/5).

Ia menambahkan, pemerintah telah membuat peta koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk menurunkan stunting. Sejumlah program juga disiapkan, dari pangan hingga sanitasi.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menambahkan masalah stunting dapat diatasi, antara lain, dengan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis, promosi menyusui ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI, pemberian makanan tambahan untuk balita kurus, serta suplementasi multivitamin dan mineral.

"Juga perlu akses air bersih, sanitasi, dan transportasi. Ini butuh kerja sama kementerian dan masyarakat," ujar Nila.(Pol/DY/AU/X-5)