KLHK Dukung Kesetaraan Gender di Sektor Hutan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung kesetaraan gender di sektor hutan dan lahan karena perempuan memiliki pemahaman kuat di sektor sumber daya alam.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat bertemu perwakilan masyarakat dari 10 provinsi di seluruh Indonesia untuk membahas pemantapan program keadilan dan kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Jakarta, Rabu (28/3).

"KLHK menyadari dan mengakui sepenuhnya bahwa bagi perempuan, hutan dan lahan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Hutan dan lahan memiliki nilai sosial, budaya dan merupakan bagian dari eksistensi kehidupan perempuan. Nilai-nilai tersebut patut dijaga dan dipertahankan," kata Menteri Siti.

Sebanyak 80 orang perwakilan masyarakat, yang merupakan mitra Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) itu, menyampaikan berbagai inisiatif dalam mencari, menemukan dan memfasilitasi pejuang-pejuang keadilan gender dalam pengelolaan SDA.

Terkait itu, KLHK akan terus memberikan perhatian penuh sesuai amanat pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's). Berbagai inisiatif tersebut telah dijalankan beberapa organisasi masyarakat sipil mitra The Asia Foundation (TAF): LBH Aceh, MATa, Qbar,WALHI Sumsel, Aman Mentawai, PBHK, SP Palembang, Sp Nasional, JATAM Kaltim, AMAN Kaltim, PBHK, AMAN Kalbar, JARI, PPK, Sikola Mombine, YMP, Paradisea dan PtPPMA.

Direktur Program Setapak (Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola) Lili Hasanuddin mengatakan The Asia Foundation (TAF) bersama mitra-mitranya melalui program SETAPAK terus berupaya memperkuat kapasitas masyarakat termasuk perempuan lokal untuk mewujudkan tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

"Di antaranya dengan melakukan "Temu Nasional Pejuang Keadilan dan Kesetaraan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pertemuan ini diharapkan akan menjadi ruang bagi calon pemimpin perempuan dengan dukungan kelompok laki-laki untuk meningkatkan kapasitas dan berbagi strategi terkait advokasi dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan gender," kata Lili.

Lili yakin bersama 68 mitra Setapak yang terdiri atas organisasi warga sipil  dan lembaga penelitian di level nasional dan 10 provinsi lokasi utama program, yakni Aceh, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat.

Serta 5 wilayah tambahan yaitu Bengkulu, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Bangka Belitung dan Sumatera Utara, program Setapak akan semakin mengokohkan peranannya dalam memperjuangkan keadilan gender dan kesetaraan khususnya bagi kaum perempuan. (OL-1)