Pemerintah Rancang Skema Kredit Pendidikan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) segera melakukan kajian mengenai pemberian kredit pendidikan atau student loan seperti instruksi Presiden Joko Widodo.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya tengah menyiapkan skema produk kredit pendidikan mulai dari bunga yang dikenakan, tempo pembayaran, hingga masa angsurannya.

"Kita buat paket khusus student, nanti kita akan bicara lagi dengan industri, bagaimana assesmentnya, mitigasinya. Nanti diumumkan tahun ini," ujarnya seusai pertemuan Presiden dengan pimpinan bank umum Indonesia di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Ia menjelaskan, selama ini memang tidak ada kredit khusus pendidikan, tetapi kredit tanpa agunan. Umumnya, kata dia, kredit tanpa agunan (KTA) juga bisa dipakai untuk apa saja, termasuk pendidikan.

Yang perlu diperhatikan, produk kredit pendidikan ini membutuhkan pertimbangan khusus. Misalnya,jelas Wimboh, bunga yang dikenakan tidak bisa terlalu tinggi karena tujuannya adalah untuk memperluas akses pendidikan kepada masyarakat.

Adapun kredit pendidikan belum dikembangkan secara khusus. Menurut Wimboh, kredit pendidikan tak membutuhkan peraturan khusus. "Tidak ada peraturan khusus, nanti perbankan yang akan create produk itu," tandasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya memberikan pekerjaan rumah kepada pelaku perbankan, dalam pertemuannya dengan pimpinan bank umum Indonesia. Ia meminta kepada perbankan mengeluarkan produk finansial baru berupa kredit pendidikan.

Kredit pendidikan dinilai dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses pendidikan lebih tinggi. "Saya membaca informasi di AS, nilai nominal baku debit student loan melebihi total outstanding pinjaman kartu kredit. Kaget saya membaca ini. Kalau di negara kita bisa seperti ini, konsumtif akan pindah ke hal-hal yang produktif. Tolong ini dipelajari," tandas Kepala Negara.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, total pembiayaan kartu kredit di AS senilai USD800 miliar sedangkan nilai outstanding kredit pendidikan bisa mencapai USD1,3 triliun.

Dengan adanya produk kredit pendidikan di Indonesia, Presiden meyakini hal ini akan menggeser proporsi kredit konsumtif ke produktif sekaligus memberikan nilai tambah kepada visi ke depan yakni pendidikan.

"Memberikan nilai tambah kepada intelektualitas, visi kita ke depan yang sangat basic yaitu bidang pendidikan," pungkasnya. (OL-5)