Optimalkan Perempuan Jadi Benteng Toleransi

PEREMPUAN Indonesia berpotensi besar menjadi agen perdamaian. Mereka bisa menjadi benteng untuk menjaga kemajemukan bangsa dari ancaman intoleransi dan radikalisme.

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan hal itu berdasarkan hasil survei bahwa perempuan lebih toleran. Menurutnya, kaum perempuan harus menyadari potensi tersebut. Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong penguatan peran perempuan dalam menangkal intoleransi dan radikalisme di lingkungan keluarga.

"Potensi perempuan menjadi agen perdamaian lebih tinggi karena kecenderungannya lebih toleran. Perempuan punya insting mengasuh (nurturing) yang membuatnya lebih peka dan bisa menjadi pendeteksi utama ketika ada masalah radikalisme dalam lingkup keluarga dan komunitas karena mereka biasanya lebih tahu dinamika yang ada di dalamnya," kata Yenny Wahid seusai peluncuran Survei Nasional Potensi Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim di Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Survei yang dilakukan Wahid Foundation, UN Women, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu menilik potensi toleransi, intoleransi, dan radikalisme khusus di kalangan perempuan muslim Tanah Air. Hasilnya mayoritas perempuan, yakni sebanyak 80,7%, mendukung hak kebebasan menjalankan ibadah bagi berbagai penganut agama dan kepercayaan. Hanya 7,2% yang tidak menyetujuinya.

Terkait dengan potensi radikalisme, sebanyak 80,8% perempuan tidak bersedia menjadi radikal. Artinya, mereka tidak pernah ikut merazia tempat-tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam, tidak pernah meyakinkan orang lain agar ikut memperjuangkan penerapan syariat Islam, dan tidak pernah melakukan perusakan rumah ibadah penganut agama lain.

Aktor kunci

Menurut Yenny, kecenderungan perilaku toleran tersebut patut menjadi modal bagi perempuan untuk menjadi aktor kunci dalam melawan intoleransi dan radikalisme. Karena itu, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan agenda strategis yang perlu dilakukan dalam menguatkan toleransi.

"Perempuan juga harus tahu tindakan preventif apa yang perlu dilakukan jika mengetahui ada gejala radikalisme di keluarga dan komunitas. Ke depan perlu dibangun mekanisme semacam itu," tutur Yenny.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyampaikan survei nasional tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk merancang langkah-langkah konkret untuk menguatkan peran dan memberdayakan perempuan. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan sosok perempuan untuk merawat kebinekaan dan toleransi.

"Ini dapat menunjukkan apa yang harus kita lakukan ke depan dan bagaimana posisi kita sebagai perempuan Indonesia dengan jumlah hampir 129 juta. Kenapa sampai saat ini posisi perempuan tidak bisa memberikan warna yang lebih baik dan lebih besar pada masa depan bangsa ini," ujar Puan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise pada kesempatan yang sama menyatakan penguatan peran ibu mutlak diperlukan dalam menangani konflik akibat intoleransi dan radikalisme. Keluarga bisa menjadi benteng pertama dalam pembentukan nilai toleransi.(X-8)