Penanganan Gizi Buruk di Papua Cakup Multisektor

MC/Pol/Nyu/X-3
24/1/2018 07:15
Penanganan Gizi Buruk di Papua Cakup Multisektor
(ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

RUANG perawatan di Rumah Sakit Agats, Kabupaten Asmat, Papua, dipenuhi anak-anak penderita campak dan gizi buruk yang terus bertambah. Kepala RS Agats, Richard Mirino, mengakui manajemen harus menambah tempat tidur di selasar dan teras rumah sakit.

"Tenaga medis bergantian memeriksa pasien. Pasien yang sudah membaik kami pindahkan ke aula gereja sebelum mereka diantar pulang," kata Richard, kemarin. Richard tidak menampik perihal dua anak yang meninggal karena orangtua menolak anak mereka mendapat perawatan medis.

"Anak sudah diberi infus, orangtua menolak dan menandatangani surat tidak ingin perawatan medis. Akibatnya, anak tersebut meninggal." Bupati Asmat Elisa Kambu seusai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Bogor tadi malam menyatakan Jokowi meminta penanganan gizi buruk dan campak di Asmat harus menyentuh akar persoalan.

"Artinya tidak sekadar mengobati warga, tetapi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, pelayanan dasar, infrastruktur dasar, dan perubahan sosial masyarakat. Kami usahakan pengobatan campak dan gizi buruk selesai dalam sebulan," ujar Elisa yang menghadap Jokowi bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge.

Dalam pertemuan di istana, lanjut Elisa, pemerintah menyampingkan opsi relokasi warga dari pedalaman Asmat ke perkotaan atas pertimbangan sosial dan tingkat kesulitan.

"Relokasi tidak karena terkait dengan budaya, adat, dan hak ulayat. Maksud Presiden kita perbaiki permukiman masyarakat. Kita beri mereka akses pelayanan kesehatan yang lebih baik," ungkap Elisa.

Mengenai penggunaan dana otsus di Papua yang asal-asalan, BPK sudah menyiapkan tim untuk melakukan pemeriksaan pada Februari-Maret. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdhan mengatakan pada 2002-2010 BPK sudah pernah mengaudit dana otsus di Papua dan Papua Barat.

"Ada dugaan penyimpang-an sebesar Rp4,12 triliun di administrasi keuangan, kekurangan pekerjaan fisik, dan pembayaran honor. Sebanyak 12 kabupaten menjadi sampel waktu itu. Saya lupa (Asmat) menjadi sampel atau tidak," tandas Yudi.(MC/Pol/Nyu/X-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Kardashian
Berita Lainnya