Penataan Sungai Citarum Sudah Sangat Mendesak

PERMASALAHAN sampah dan limbah di Sungai Citarum sudah sangat serius untuk ditangani secara cepat, tepat, dan terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan.

Presiden Joko Widodo sangat menaruh perhatian dengan isu kerusakan lingkungan di Sungai Citarum. Ia segera memerintahkan jajarannya untuk merespons masalah itu sesegera mungkin.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Penataan Sungai Citarum di Jakarta, Selasa (16/1).

Diketahui, sungai sepanjang 297 km yang membentang di wilayah Jawa Barat bagian selatan hingga utara tersebut, telah rusak ekosistemnya dari hulu hingga ke hilir. Hal itu karena kondisinya yang telah terkontaminasi logam berat dan bakteri berbahaya akibat timbunan sampah dan berbagai limbah buangan.

Peran Sungai Citarum yang teramat vital buat masyarakat di daerah yang dilaluinya, akan sangat berbahaya apabila didiamkan dan tidak ditangani dengan cepat.

“Masyarakat yang memanfaatkan hampir 27,5 juta, dan untuk listrik sebesar 1.800 megawatt, sebagai sumber air minum sebesar 80%, dan juga untuk kebutuhan Jakarta, mengairi lahan persawahan hampir 420 ribu hektare. Ini yang berbahaya apabila airnya sudah kena logam berat dan bakteri maka sayur-mayur, ternak, dan ikan yang ada di sungai itu pasti akan terkontaminasi. Orang yang memakan itu juga akan kena terutama ibu-ibu yang sedang hamil, ini masalah sangat serius,” ujar Luhut.

Luhut menegaskan, kalangan pengusaha atau industri-industri yang ada di sekitar Sungai Citarum agar patuh dan tidak lagi membuang langsung limbahnya ke sungai tanpa terlebih dahulu diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ia pun tidak akan mentolerir tindakan pengusaha yang masih membandel dengan akan menerapkan tindakan tegas sesuai regulasi yang berlaku.

“Pengusaha-pengusaha juga harus patuh, industri-industri inilah yang membuang limbahnya ke Sungai Citarum. Industri-industri ini, cost-nya itu kan bisa ditaruh untuk IPAL. Kita akan terapkan berbagai peraturan dengan tegas, jadi pengusaha pun tidak ada alasan IPAL nya tidak masuk, mohon nanti kepada para pemimpin daerah agar tegas, saya hanya titip kepada bapak dan ibu pemimpin-pemimpin di Jabar ini agar jangan takut bertindak sebab akan kita dukung dari pusat,” tegasnya.

Luhut menuturkan, setelah Rakor dan Sosialisasi, Pemerintah melalui Kemenko Maritim akan langsung bertindak dengan menyusun rencana aksi dan akan dimulai pada pertengahan Januari tahun ini. Eksekusi awal akan dimulai di hulu dengan merehabilitasi hutan dan mengajak para pemimpin-pemimpin baik sipil dan militer di daerah masing-masing untuk menyerukan warganya agar beramai-ramai mengatasi hal ini.

Kemudian, Sungai Citarum akan dibagi menjadi 22 sektor dan akan dikordinasikan oleh perwira TNI setingkat Kolonel untuk mulai bergerak dengan melibatkan para pakar lingkungan, ahli hukum, budayawan, mahasiswa dan seluruh masyarakat yang cinta pada sungainya. (OL-4)