Praktisi Pendidikan Sebut USBN Harus Perhatikan Kualitas Soal

UJIAN Sekolah Berstandar Nasional (USBN), khususnya jenjang Sekolah Dasar (SD), yang akan digelar tahun ini sempat menuai polemik dari semula akan diterapkan delapan mata pelajaran akhirnya disepakati tetap tiga mata pelajaran seperti pada pelaksanaan USBN tahun sebelumnya.

Terkait hal ini, praktisi pendidikan, Najeela Shihab, mengingatkan USBN cenderung menjadi heboh tanpa penjelasan komprehensif.

"Tujuan tentang pentingnya USBN khususnya tingkat SD kenapa sebelum digelar telah memantik kehebohan tanpa adanya penjelasan komprehensif. Apakah tidak ada cara lain untuk assessment jenjang SD yang lebih menggambarkan kemampuan siswa SD," kata Najeela pada diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) di Jakarta, Rabu (10/1).

Najeela, yang juga guru dan pendiri Sekolah Cikal ini, berpendapat, sebaiknya dilakukan review evaluasi siswa secara keseluruhan. Karena, sekarang metode yang dipakai untuk setiap jenjang itu sama. Misalnya, ujian berstandar ini diterapkan di SD, SMP, SMA.

Merujuk pengalaman dengan negara lain untuk jenjang SMP dan SMA sederajat, kata dia, mungkin ujian berstandar dapat dilakukan. Ia pun menyarankan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya dapat mengomunikasikan lebih baik bukan sekadar menginformasikan waktu pelaksanaan USBN.

"Sementara proses yang terjadi untuk memastikan USBN ini berkualitas seperti dilupakan, terkadang pula kita cuma heboh dengan isu logistiknya saja," cetusnya.

Saat ditanya bentuk penilaian seperti apa yang perlu dilakukan untuk jenjang SD, Najeela menjelaskan ujian standar secara umum hanya menggambarkan sebagian kecil dari tujuan pendidikan, apalagi untuk siswa tingkat SD yang secara perkembangan berfokus pada keterampilan belajarnya bukan pada penguasaan pengetahuan.

"Hasil karya siswa, presentasi, dan portofolio, tugas kelompok lebih representatif sebagai bukti capaian tugas siswa," terangnya.

Selain itu, kata dia, penilaian begitu banyak mata pelajaran dalam bentuk ujian yang sifatnya evaluatif, terkadang tidak sesuai dengan kompetensi siswa yang akan dikembangkan.

Jadi, hemat dia, penting pula fokus pada pengembangan kompetensi guru untuk membuat proses assessment formatif dalam kelas dan sekolah yang lebih baik, agar ujian bukan semata soal nilai tetapi betul-betul ada aksi nyata untuk memperbaiki cara pengajaran guru dan proses belajar siswa

Lebih lanjut, ia mengingatkan penetapan 25% soal dari Kemendikbud untuk USBN SD dan 75% diserahkan kepada daerah yang melibatkan guru dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) harus memperhatikan kualitas soal USBN.

"Nah apakah mereka dapat menyusun soal secara berkualitas, ini juga menjadi pertanyaan penting," cetusnya.

Ia mengutarakan, KKG dan pihak penyusun soal tersebut harus dilatih agar dapat menyusun soal dengan baik. Ia berpendapat sebetulnya hal ini bertujuan baik untuk mengembangkan kemampuan daerah dalam mengembangkan soal, tetapi tidak pernah ada paparan strategi yang jelas untuk pengembangan kapasitas ini. (OL-2)