Pemberdayaan Perempuan untuk Kemajuan Bangsa

PERINGATAN Hari Ibu menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa perempuan dapat berdaya sehingga sejajar dengan laki-laki. Dengan adanya kesetaraan, perempuan dan laki-laki dapat bersama-sama membangun bangsa.

"Populasi laki-laki dan perempuan di Indonesia hampir sama. Apabila berjalan bersama-sama membangun negara ini, pasti akan semakin jaya," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Suzana Yembise seusai menghadiri kegiatan Nikah Massal sebagai rangkaian peringatan Hari Ibu Nasional di Kabupaten Sorong, Papua Barat, kemarin.

Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, dipilih menjadi tempat dilaksanakannya peringatan Hari Ibu Nasional (HIN) ke-89, hari ini. Tema yang diusung tahun ini ialah Perempuan berdaya, Indonesia jaya.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ditemani Ibu Negara Iriana Widodo. Presiden juga rencananya akan membaca puisi dalam acara tersebut.

Yohana menjelaskan ada dua catatan yang ingin ditekankan dalam penyelenggaraan Hari Ibu Nasional tahun ini. Pertama, perayaan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember bukan hanya hari khusus atas kontribusi para ibu, tetapi juga hari untuk mengenang jasa para pahlawan perempuan termasuk ibu dalam merebut kemerdekaan.

"Kedua, bagaimana kita dapat menstransfer hikmah dari Hari Ibu kepada pemuda dan pemudi karena mereka yang nantinya berperan mengisi kemerdekaan," tuturnya.

Menteri PPPA menyampaikan Kabupaten Raja Ampat sengaja dipilih sebagai tempat peringatan HIN ke-89 agar masyarakat setempat juga dapat merasakan manfaat dari perayaan itu.

Selain menteri PPPA, menteri perempuan dari Kabinet Kerja yang direncanakan akan hadir ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kekerasan terhadap perempuan

Yohana juga menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sorong masih tinggi. Selain itu, kekerasan pada anak pun sering terjadi.

Terkait kegiatan nikah massal, itu akan melibatkan 135 pasangan yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah Sorong agar lebih menaruh perhatian pada permasalahan perempuan. Di Kabupaten Sorong, ujarnya, banyak pasangan suami istri yang telah menikah, baik secara hukum agama maupun adat, tetapi belum sah dan resmi menurut negara.

Dampaknya, tutur Yohana, anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akta kelahiran karena pernikahan orangtua mereka tidak dicatatkan di catatan sipil.

Karena itu, dalam rangkaian kegiatan Hari Ibu di antaranya dilaksanakan nikah massal di Kabupaten Sorong.

"Akta kelahiran ialah salah satu hak dasar anak yang menjadi indikator pertama kabupaten/kota Layak Anak. Tanpa akta kelahiran, anak terhambat mendapatkan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya," terang Guru Besar Universitas Cenderawasih, Provinsi Papua itu.

Yohana meminta Pemerintah Kabupaten Sorong segera membuat komitmen daerah menuju kabupaten/kota Layak Anak.

Pada kesempatan yang sama Asisten I Sekda Kota Sorong, Ismail Latuconsina, menuturkan di Sorong masih banyak pasangan suami istri yang belum secara resmi tercatat di catatan sipil walaupun telah menikah secara adat ataupun hukum agama. Itu didasari berbagai masalah yang berdampak pada sulitnya anak dari pasangan tersebut untuk mengakses layanan pemerintah.(S-1)