Momentum Bebas Darurat Ekologi

PENDUDUK Indonesia seyogianya memanfaatkan momentum tahun politik 2018 dan 2019 untuk membebaskan Indonesia dari jerat darurat ekologi dan menggantinya dengan keadilan ekologi.

Keadilan itu secara struktural melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai hak asasi manusia (HAM) dalam implementasinya.

Karena itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pun akhirnya menggelar Konferensi Nasional Lingkungan Hidup 2017.

Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mengatakan konferensi digelar untuk mengonsolidasi rakyat sipil sehingga menghasilkan suatu platform politik lingkungan hidup yang akan dibawa ke proses-proses perdebatan politik di tahun-tahun yang akan datang.

"Karena kita ingin agenda untuk reforma agraria, perhutanan sosial, perluasan wilayah kelola rakyat menjadi agenda arus utama yang diperbincangkan di dalam perdebatan politik elektoral. Kita ingin menghasilkan platform politik," ujar perempuan yang akrab disapa Yaya itu seusai pembukaan Konferensi Nasional Lingkungan Hidup 2017 di Jakarta, kemarin.

Ketua Dewan Nasional Walhi Risma Umar juga mendesak agar Indonesia dipulihkan dari darurat ekologi.

Itu disampaikannya dalam pidato politik Dewan Nasional Walhi berjudul Pulihkan Indonesia dari Darurat Ekologi, Saatnya Rakyat Bicara dan Menentukan.

"Walhi mempunyai alasan menyebut Indonesia dalam kondisi darurat ekologi, yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai situasi atau keadaan genting akibat kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari aktivitas monopoli penguasaan sumber daya alam yang dilakukan secara tidak ramah lingkungan dan berdampak pada hilangnya akses rakyat terhadap sumber penghidupan. Selain itu, kondisi darurat ekologi juga erat hubungannya dengan daya dukung dan tampung lingkungan yang berdampak pada meningkatnya tren bencana ekologi," tegas Risma.