Proses Penyusunan Buku Pelajaran Harus Lebih Ketat

MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menginginkan kontrol penyebaran buku untuk peserta didik lebih ketat, khususnya terkait proses penyusunan buku sebelum diedarkan.

Hal itu disampaikan Puan dalam menyikapi beredarnya buku pelajaran kelas 6 sekolah dasar (SD) yang menyebutkan Jerusalem sebagai ibukota Israel.

"Ini adalah keteledoran yang harusnya tidak terjadi. Ke depan, proses penyusunan buku itu harus benar-benar dicek dan ricek," ucap Puan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (13/12).

Sebelumnya, buku pelajaran tersebut ada pada buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, yang diterbitkan Intan Pariwara dan Yudhistira pada halaman 64. Di situ disebutkan bahwa Israel ibukotanya Jerusalem.

Puan sangat menyesalkan karena buku tersebut sudah beredar sejak lama dan baru diketahui sekarang. Dia juga menyatakan sangat mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang menarik tautan tersebut dari situs Kemendikbud.

Menurut Puan, tersebarnya buku tersebut bentuk pelanggaran dan harus dipertanggung jawabkan. Puan berharap, khususnya kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan agar sebelum diedarkan konten buku diperiksa secara ketat.

"Keinginan kami secepatnya buku tersebut ditarik dan dikoreksi segera pada edisi terbaru," tutur Puan.

Dia ingin hal terkait buku pelajaran yang harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal. Pasalnya, jika terjadi kesalahan dalam substansi yang diberikan akan berbahaya.

"Harus lebih diperhatikan, jangan sampai buku yang sudah beredar menimbulkan polemik," ucap Puan.

Terakhir, Menko PMK juga meminta peran aktif orangtua atau guru untuk ikut bersama-sama mengawasi kualitas buku-buku sekolah.

"Demi masa depan pendidikan anak-anak kita, kita harus turut memberikan pengawasan terhadap edaran buku pelajaran," pungkas Puan. (OL-4)