KKBPK Jamin Peningkatan Kualitas Hidup

SELURUH lembaga negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengemban tugas untuk menyukseskan sembilan agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita. Tak terkecuali Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) itu setidaknya terkait erat dengan agenda prioritas ke-5 dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Meski demikian, program kerja BKKBN yang kemudian dituangkan dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) juga diarahkan untuk mendukung agenda prioritas ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Agenda pembangunan keluarga juga berkaitan erat dengan agenda prioritas ke-8 dalan Nawa Cita yang berbunyi melakukan revolusi karakter bangsa.

Berdasarkan kaitan dengan dengan sejumlah agenda prioritas dalam Nawa Cita tersebut, strategi perencanaan program KKBPK pun dikembangkan dengan pendekatan holistis, integratif, tematik, dan spasial.

Salah satu upaya penguatan program KKBPK ialah dengan melakukan alih status petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menjadi penyuluh KKBPK yang berstatus sebagai pegawai BKKBN, bukan lagi pegawai pemerintah daerah.

Sebanyak 15.140 penyuluh yang beralih dari PLKB/PKB ke penyuluh KKBPK diharapkan mampu menggelorakan program KKBPK yang sempat redup.

Para penyuluh KKBPK beserta jajaran BKKBN lainnya juga diharapkan lebih aktif dan bekerja keras untuk menuntaskan visi dan misi pemerintah melalui BKKBN di lapangan. Cara mendekati sasaran program KKBPK itu ialah dengan metode ketuk pintu dan meningkatkan kerja sama lintas sektor.

Hal itu setidaknya bisa dilakukan dengan kerja sama lintas sektor, termasuk merangkul pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya sehingga targettarget pembangunan program KKBPKbisa tercapai seluruhnya.

Kampung KB

Luas dan kompleksnya permasalahan kependudukan dan KB bukan semata menjadi tanggung jawab BKKBN semata. Namun, sebagai leading sector, BKKBN terus berupaya menyinergikan dan menggaungkan pentingnya program KKBPK pada masyarakat. Caranya melalui advokasi, penggerakan, serta peningkatan dinamika kelompok.

Kelompok yang dimaksud dalam penguatan itu berasal dari lingkungan dusun, desa, kelurahan, rukun tetangga (RT), dan rukung warga (RW) melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, pelaku seni dan budaya, serta pemuka agama atau tokoh masyarakat.

Untuk mendukung upaya tersebut, sejak 2016, BKKBN telah melaksanakan program Kampung KB. Program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di Cirebon, Jawa Barat, Januari 2016 itu merupakan model miniatur pelaksanaan total KKBPK secara utuh yang melibatkan dan bersinergi kementerian/ lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Hampir dua tahun berjalan, program Kampung KB kini telah terbentuk di seluruh kabupatan/kota di seluruh Indonesia atau 514 kabupaten/ kota. Target Kampung KB hingga akhir tahun ini ialah berdirinya Kampung KB di setiap kecamatan, setidaknya satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di Indonesia.

Hingga Triwulan III 2017, tercatat sudah terbentuk 5.505 Kampung KB. Di tingkat kecamatan, sekitar 4.754 kecamatan sudah memiliki Kampung KB. Ini berarti tinggal 34% lagi dari jumlah kecamatan di Indonesia yang secara keseluruhan mencapai 7.160 kecamatan yang belum memiliki Kampung KB.

Kampung KB didesain menjadi model pembangunan terpadu berwawasan kependudukan di level mikro. Karena itu, lokus kampung KB berada di tingkat RW atau lazim disebut kampung.

Kampung KB adalah implementasi operasional pengendalian kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pemberdayaan serta memberikan kemudahan/akses terhadap masyarakat untuk memperoleh pelayanan, khususnya KKBPK.

Dalam Kampung KB akan terdapat keterpaduan program kependudukan, KB, pembangunan keluarga dengan sektor terkait secara sistemis dan sistematis. (Sumber data : UB Dalap BKKBN) (S1-25)