Indonesia Gaungkan Perhutanan Sosial

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan pengelolaan hutan lestari di Indonesia bukan sekadar jargon.

Pengelolaan itu telah diimplementasikan untuk menjaga lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat.

Siti mengungkapkan hal itu dalam forum High Level Roundtable pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP 23 di Bonn, Jerman, Selasa (14/11) waktu setempat.

Ia menjelaskan, salah satu program dalam pengelolaan hutan di Indonesia ialah perhutanan sosial.

Program itu memberikan akses bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola lahan dan hutan lalu mengambil hasilnya guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk kebutuhan pangan.

Perhutanan sosial dijalankan melalui berbagai skema, antara lain hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan hutan rakyat, dan hutan adat.

Wilayahnya antara lain mencakup lahan negara yang selama ini terdegradasi serta hutan yang selama dijadikan sumber penghidupan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat.

"Dalam program perhutanan sosial, masyarakat diberi hak pengelolaan, bukan kepemilikan, selama 35 tahun," ujarnya.

Sesuai dengan skema-skema yang ditetapkan, masyarakat bisa menggunakan lahan itu untuk agroforestri, mengombinasikan tahaman hutan dengan tanaman pertanian, juga dengan peternakan.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan juga dapat mengambil aneka ragam hasil hutan secara legal seperti sagu, buah, jamur, madu, dan hewan buruan.

Siti mengatakan pemerintahan Jokowi-JK akan memberi akses pemanfaatan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial secara bertahap.

Hingga saat ini 1,087 juta hektare hutan telah diberi izin perhutanan sosial dengan berbagai skema.

Ada lebih dari 3.950 titik izin perhutanan sosial yang melibatkan pengelolaan oleh 267.165 kepala keluarga.