Serikat Pekerja Musik Mendesak Dibentuk

STAF Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menekankan perlu adanya perlindungan hak-hak seniman, khususnya musisi. Hal ini untuk menjaga kreativitas. Apalagi, musik termasuk salah satu dari empat subsektor ekonomi kreatif yang mengalami pertumbuhan pesat. Untuk itu perlu dibentuk serikat pekerja musik.

Pernyataan itu diungkapkan Diaz saat membuka workshop internasional bertajuk 'The Beginning of Indonesian Musician Union' yang diadakan oleh Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Indonesia (PAPPRI) dan International Federations of Musicians (FIM) di Jakarta, Selasa (14/11) malam.

Adapun workshop diselenggarakan dalam rangka menggagas pembentukan serikat pekerja musik atau Union of Artists, yang nantinya akan memperjuangkan hak-hak musisi Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ricky Joseph Pesik, menegaskan, dukungan pemerintah terhadap niat baik dari PAPPRI. Benoit Machuels, Sekjen dari FIM menegaskan bahwa FIM akan memberikan bantuan teknis dan pendampingan hingga PAPPRI berhasil membangun serikat pekerja musik yang sukses.

"Ketidakadilan terjadi di industri musik tidak hanya di Indonesia. Menurut survei, di Prancis, pendapatan dari penjualan musik secara digital hanya diterima kurang dari 1% oleh musisi," ujarnya.

Seorang pendiri PAPPRI, Enteng Tanamal, yang menjadi panelis dalam konferensi, mengatakan, musisi membutuhkan wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

"Musisi seperti harus menerima apa yang ditawarkan oleh pengusaha. Kalau tidak menerima ya tidak dipanggil," katanya.

Sementara itu, panelis lainnya, Renny Djajoesman, menambahkan bahwa definisi pekerja musik cukup luas, termasuk sound engineer, desainer grafis, dan lain-lain.

Workshop yang dilakukan selama dua hari hingga Rabu (15/11) juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, para pengurus PAPPRI, serta perwakilan dari berbagai komunitas musik di Indonesia. (OL-2)