PLTN Dibangun, Bapeten Siap Lakukan Pengawasan dan Pengamanan

RENCANA pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia masih belum dapat terwujud karena memerlukan kehati-hatian dan kecermatan serta sumber daya manusia (SDM) yang cukup.

Namun begitu, jika kelak didirikan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) siap untuk mengawasi dan mengawal keberadaanya guna memberikan keamanan di masyarakat.

"Selaku pengawas, kami siap saja. Namun, kita netral. Dengan pengalaman yang kami miliki, kita mempunyai kemampuan untuk membantu mengelolanya. Namun terpenting harus disiapkan regulasinya secara matang," kata Kepala Bapeten, Jazi Eko Istiyanto, saat memberi keterangan tentang Konferensi Informasi Pengawasan (Korinwas) yang digelar Bapeten di Jakarta, Rabu (25/10).

Turut hadir Deputi Perizinan dan Inspeksi Bapeten, Khoirul Huda, dan Staf Ahli Bidang Wilayah dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Laksda TNI I Nyoman Nesa.

Menurut Jazi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Bapeten bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia guna menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari potensi bahaya radiasi nuklir.

Terkait kemungkinan adanya ancaman oleh teroris dalam penggunaan nuklir, menurut dia, Indonesia sudah bersiaga mengantisipasi hal tersebut. Dia mengakui masih adanya kekhawatiran tentang nuklir di Tanah Air. Hemat dia, tanpa PLTN, bahaya terorisme tetap ada.

"Jadi jika berdiri PLTN, yang dapat kita isolasi keberadaannya di tempat yang aman mestinya dapat mengurangi kekhawatiran terhadapnya. Sebaliknya, bahaya terorisme tetap selalu kita waspadai bersama," cetusnya.

Dia mencontohkan Bangladesh dan Vietnam yang telah membangun PLTN, meski belum diaktifkan. Bahkan, Filipina berencana menyusul.

Khoirul menambahkan, Bapeten siap mengawal jika PLTN akan dibangun. Menurut dia, kondisi saat ini banyak pihak yang belum setuju adanya PLTN di Indonesia. Padahal, pada forum-forum internasional, Bapeten sudah dipercaya bahkan pernah memimpin pertemuan internasional tentang keselamatan nuklir.

"Jadi kita sudah diakui dunia internasional dan saya turut berkecimpung di forum internasional itu," katanya.

Ia mengemukakan, Indonesia telah mengantisipasi ancaman terhadap nuklir dengan adanya Radiological Data Monitoring System (RDMS) dan Radiation Portal Monitor (RPM) di pintu masuk Istana Negara. Selain itu, saat ini pemerintah memiliki enam RPM untuk mengantisipasi masuknya ancaman nuklir pada enam pelabuhan dari 172 pelabuhan yang ada di Indonesia. Keenamnya tersebar di Pelabuhan Belawan Medan, Batu Ampar Batam, Bitung Sulawesi Utara, Soekarno-Hatta Makassar, Tanjung Priok Jakarta, dan Tanjung Perak Surabaya.

Sementara Laksda Nyoman Nesa mengemukakan, manfaat energi nuklir memang besar dan opini yang terbentuk karena bahaya nuklir seperti yang terjadi pada peristiwa bom atom masih melekat di masyarakat. Sehingga faktor kehati-hatian dan kecermatan dalam rencana pembangunan PLTN harus melibatkan kesepakatan bersama.

"Jadi selain manfaatnya yang besar bahayanya juga besar, maka ini yang harus kita sikapi secara arif dan cermat," ujarnya.

Ia mengingatkan ancaman keamanan negara dapat bersumber dari beragam bentuk, salah satunya penggunaan teknologi nuklir oleh oknum tertentu seperti teroris.

"Di sini peran pengawasan amat penting oleh Bapeten bersinergi dengan semua pengampu kepentingan seperti Kemenkopolhukam dan Badan Keamanan Laut," pungkasnya. (OL-2)