Tertinggalnya Pendidikan Harus Jadi Cermin

PENILAIAN tentang tertinggalnya dunia pendidikan Indonesia harus jadi cermin perbaikan.

Terlebih penilaian tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di penghujung pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Washington DC, AS. Namun demikian, membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara yang tergabung pada Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dinilai kurang tepat.

“Kriteria yang disampaikan dengan membandingkan kriteria OECD dapat menjadi semacam cermin bagi pendidikan kita. Namun sebenarnya, kriteria penilaian itu tidak begitu tepat, karena OECD hanya memotret hasil pendidikan dari kriteria terbatas, yaitu literasi, sains, dan matematika. Negara dengan perbandingan hasil di bawah rerata OECD tidak berarti kualitas pendidikannya buruk," kata pemerhati pendidikan Doni Koesuma di Jakarta, Senin (16/10).

Menurut penelitian World Development Report yang baru saja dirampungkan Bank Dunia, kualitas pendidikan di Indonesia sangat tertinggal jika dibandingkan negara-negara maju, khususnya negara-negara OECD.

Pada kemampuan membaca saja, Indonesia harus menghabiskan waktu 45 tahun agar setara dengan mereka. Menurut Sri Mulyani, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN harus menghasilkan kualitas pendidikan yang setara dengan negara-negara OECD. Kemenkeu akan mengonsultasikan masalah itu dengan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Menurut Doni, Menkeu Sri Mulyani perlu meneliti persebaran anggaran pendidikan sebanyak 20% ke mana saja disalurkan. “Apakah semua diinvestasikan langsung ke pendidikan di Kemendikbud? Tidak. Dana itu menyebar di 20-an kementerian dan lembaga. Masih dibagi Direktorat Pendidikan Tinggi di Kemenristekdikti," ungkapnya.

Hemat Doni, jika dihitung biaya per siswa per tahun dari anggaran langsung pendidikan dilihat dari Neraca Pendidikan Daerah, jarang ada yang mencapai Rp1 juta per siswa per tahun.

"Artinya, dana pendidikan itu mubazir untuk kebijakan gaji dan tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Makanya, jangan bilang dengan anggaran 20% yang tersebar itu kita sudah harus sejajar dengan OECD,” tegasnya.

Ia melanjutkan, Kemendikbud perlu membuat kebijakan terobosan untuk meningkatkan mutu dalam kolaborasi dan gotong royong bersama masyarakat, sementara akses sekolah wajib disediakan oleh pemerintah. Sekarang ini akses pendidikan swasta disediakan oleh swasta, tetapi Kemendikbud mau mengatur sampai detail. "Inilah yang membuat kualitas pendidikan kita rendah,” tegasnya.

Dari sisi kurikulum, ia menambahkan pemerintah harus memberdayakan sekolah sekolah dan guru agar dapat memperkaya kurikulum sesuai konteks dan kebutuhan mereka.

Dia mengingatkan sistem penilaian di satuan pendidikan, evaluasi ujian nasional (UN) dan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur undangan, harus direformasi dan diubah. Karena ini merupakan sumber rendahnya motivasi belajar peserta didik

Mendikbud Muhadjir Effendy hanya menjawab singkat terkait ungkapan Menkeu tersebut. “Nanti saya akan tanya langsung ke beliau," tukasnya.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikbud Harris Iskandar mengatakan, pernyataan Menkeu itu berdasarkan hasil PISA 2015 yang diikuti 72 negara.

Indonesia mengikuti Programme for International Student Assessment (PISA) untuk mengevaluasi sistem pendidikan dalam bidang matematika, sains, dan membaca. “Saat itu, kita di Tanah Air juga sudah panjang lebar membahasnya di berbagai media," cetusnya.

Menurut Harris, salah satu strategi yang akan dilakukannya dengan memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan melalui gerakan Satu PAUD Satu Desa, Wajib Ikut PAUD Pra-SD Satu Tahun, dan PAUD Holistik Integratif, pelatihan berjenjang guru PAUD, pengembangan PAUD Pembina di setiap kabupaten dan kota serta banyak lagi.

“PAUD bukan hanya mempersiapkan anak masuk persekolahan. Riset Bank Dunia menunjukkan PAUD bisa mencegah drop out dan meningkatkan nilai PISA,” tukasnya. (OL-4)