Pusat Siapkan Hunian Suku Anak Dalam

PEMERINTAH pusat akan memberikan hunian tetap bagi suku Anak Dalam, atau orang rimba, di Jambi yang kerap hidup berpindah tempat. Hal itu bertujuan memudahkan mereka mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah.

“Saya sudah bertemu dengan perwakilan lima suku yang mewakili suku Anak Dalam di Jambi. Kami akan menyiapkan
hunian tetap bagi mereka,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat dihubungi, kemarin.

Menurut dia, dalam dialog tersebut, seorang kepala suku Anak Dalam menyampaikan beberapa anggotanya siap tinggal di hunian tetap. Karena itu, Kemensos membuat komunitas adat terpencil (KAT) di dalam hunian
tersebut.

Khofifah berharap pemerintah dae rah memberikan pendampingan kepada orang rimba sehingga mereka mau hidup menetap. Ia mencontohkan, saat orang rimba disodori beragam kartu sakti, seperti kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, dan kartu keluarga sejahtera, mereka sangat antusias. “Bagaimana saya mau mengirimkan kartu ke mereka kalau
hidup mereka berpindah-pindah dan tidak terdaftar?” pungkasnya.

Dalam tiga bulan terakhir, 11 kematian menimpa orang rimba karena kelaparan. Belasan balita dan anak peng huni hutan penyangga belahan timur Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) itu sakit akibat kekurangan makanan.

Tiga di antara mereka kini dirawat di RSUD Muarabulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Lima belas anak rimba lainnya telantar sakit dalam perjalanan melangun.

Melangun ialah tradisi berpindah tempat tinggal karena ada anggota kelompok suku rimba yang meninggal. Mereka keluar dari hunian awal di timur TNBD (Media Indonesia, 10/3).

Terikat budaya

Hingga kemarin, belasan anak orang rimba yang dilaporkan diserang berbagai penyakit, terutama demam dan kekurangan gizi, akibat krisis pangan masih tertahan di kawasan hutan lokasi melangun di pinggiran Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batanghari.

Mereka belum bisa diboyong berobat ke rumah sakit lantaran terikat larang an bepergian. Pasalnya, ada orang rimba yang melahirkan. “Kita tidak bisa berbuat banyak,” kata Yomi, fasilitator kesehatan Komunitas Konservasi Indonesia dan Warung
Informasi (KKI-Warsi) Jambi.

Pemerintah Kabupaten Batanghari akan menggelar bakti sosial melibatkan pemda, TNI, dan Polri di lokasi mela ngun orang rimba.

“Rencananya Kamis (12/3) bantuan makanan dan berbagai kebutuhan orang rimba disampaikan,” tutur Syaipul, staf Humas Pemkab Batanghari. Namun, hunian tetap bukan solusi tunggal untuk penyelamatan orang rimba.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mendesak pemerintah memperjelas
wilayah adat lalu merehabilitasi wilayah adat yang rusak. Bila perlu, sawit-sawit yang ditanam sekarang ini sebagian dihutankan kembali.

“HTI (Hutan Tanaman Industri) memang disebut hutan, tetapi isinya pohon. Tidak ada biodiversity. Sementara itu, masyarakat adat hidupnya sepenuhnya dari keanekaragaman hayati di hutan,” ujarnya.

Peneliti Indonesian Center for Sustainable Development (ICSD) Adi Prasetijo menilai sulit untuk pemerintah mendorong suku Anak Dalam menetap di suatu tempat.

Adi menjelaskan sebagian besar mereka masih memegang teguh kosmologi Mentawai dan memandang hutan sebagai tempat tinggal sejati mereka.

“Pada dasarnya mereka merasa berbeda dengan orang Melayu yang tinggal di desa. Rumah mereka di hutan,” kata dia. (Mut/Deo/*/X-6)
solmi@mediaindonesia.com