Pemda Mesti Aktif Mutahirkan Pemadanan Data Kemiskinan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepala daerah sebagai tim kordinator penanggulangan kemiskinan daerah dan kepala dinas sosial di seluruh Indonesia agar berperan aktif dalam memutahirkan dan memadankan data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Mensos dihadapan 1.677 orang yang terdiri dari Bupati, Walikota, Bappeda dan kepala dinas sosial kota/kabupaten/provinsi Jawa dan Sumatera pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu untuk Wilayah Jawa dan Sumatera, bertempat di Jakarta, Kamis malam (24/8).

"Kementerian Sosial sudah dua kali mengirim CD (Compact Disk) berisi SISKADASATU atau Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu. Di dalamnya terdapat data kemiskinan di masing-masing daerah by name by address selanjutnya bisa secara on line diakses melalui website agar proses pemutakhiran data dapat lebih cepat, mudah dan murah tetapi validitasnya terjaga. Kami juga sudah berikan username dan password dengan harapan kami mendapat feedback," ujar Mensos serius.

Mensos mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat betul-betul komprehensif dan menyeluruh.

Apalagi saat ini pemerintah berupaya semakin banyak program yang diintergrasikan melalui satu kartu yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan sistem penyaluran non tunai. Hal ini memerlukan data yang terverifikasi dan valid agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Pelaksanaan Rakornas Data Terpadu dibagi menjadi dua wilayah dan dua tahap. Tahap I dilaksanakan mulai 24 sampai 26 Agustus 2017 dengan peserta berasal dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Sementara untuk tahap II dilaksanakan pada 10 sampai 12 September 2017 dengan peserta berasal dari Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. (P-4)