Mendagri Kukuhkan Majelis Agung Raja Sultan Indonesia

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengukuhkan Majelis Agung Raja Sultan (MARS) Indonesia sebagai wadah untuk menghimpun organisasi raja, sultan, dan lembaga pemangku adat di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Kamis (24/8).

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan, budaya daerah sangat penting dalam pembentukkan jati diri bangsa. Apalagi, tidak sedikit seni budaya kini mulai terkikis oleh masuknya budaya asing.

"MARS Indonesia dapat berkontribusi menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dengan mengelola sistem organisasi yang sehat," ujarnya.

Tjahjo menegaskan, selain menjadi wadah pelestari kebudayaan, MARS Indonesia berperan sebagai pendorong keharmonisan, kerja sama, saling percaya, dan penyemangat saling menghormati perbedaan. Hal ini, menurutnya, dapat menjaga keutuhan NKRI dari gelombang radikalisme.

"Kita perlu kerja sama dengan ormas (organisasi kemasyarakatan). Tantangan kita makin berat, seperti munculnya konflik isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dan gelombang radikalisme," katanya.

Nilai-nilai kearifan lokal, lanjut Mendagri, merupakan kekayaan besar bangsa Indonesia. Dewasa ini, nilai-nilai tersebut mulai ditinggalkan. Sehingga, muncul dan berkembangnya masyarakat yang bebas dan mendukung hal-hal yang bertentangan dengan nilai luhur ideologi bangsa.

"Kami mengimbau MARS Indonesia dapat menghindari benturan, tindak kekerasan, dan mengedepankan dialogis kepada masyarakat untuk menghormati perbedaan," bebernya.

Di tempat yang sama, Sekretaris MARS Indonesia, Pangeran Nata Adiguna Mas'ud Toyib Jayakarta Adiningrat, menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menjadi mitra pemerintah untuk merumuskan kebijakan terkait tata kelola kota pariwisata berbasis keraton. Pasalnya, banyaknya pembangunan oleh investor asing kerap tidak memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.

"Kami ingin jaga keutuhan nilai-nilai budaya. Salah satu kota percontohan adalah Cirebon. Dalam waktu dekat, Kota Solo pun akan kami usulkan menjadi model kota wisata internasional berbasis keraton," katanya.

Menurut dia, program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), seperti Kementerian Pariwisata dan Kemendagri.

"Kita akan bangun sistemnya, dan satu persatu kita akan bangkitkan kota berbasis keraton di Nusantara," ungkapnya. (RO/OL-2)