Pemerintah Siap Meratifikasi Konvensi Pelarangan Merkuri

SUDAH menjadi tugas pemerintah melindungi warganya dari penyalahgunaan bahan berbahaya seperti merkuri.

Itu sebabnya Indonesia sudah menandatangani Konvensi Minamata tentang merkuri di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013. Penandatanganan konvensi ini merupakan bukti komitmen Indonesia untuk menerapkan Konvensi Minamata. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh yaitu dengan melakukan ratifikasi konvensi tersebut.

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan pertemuan dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam rangka proses ratifikasi Konvensi Minamata, di Jakarta, Rabu (21/6). Melalui pertemuan ini, seluruh kementerian dan lembaga mengemukakan komitmen untuk mendukung upaya percepatan proses ratifikasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta agar ratifikasi Konvensi ini dilakukan sebelum Conference of the Parties yang pertama (COP-1) Minamata Convention pada 24-29 September 2017.

“Komitmen Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakatnya, tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi generasi yang akan datang,” ujar Siti Nurbaya dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (22/6).

Konvensi Minamata ini mengatur tentang perdagangan, produk dan prosesnya, pertambangan emas skala kecil, pengelolaan limbah merkuri, pendanaan, dan transfer teknologi. Konvensi ini akan segera berlaku (entry into force) pada 16 Agustus 2017. Itu dikarenakan sampai saat ini sudah ada 58 negara yang meratifikasi Konvensi Minamata ini.

Presiden beri perhatian

Merkuri pada prinsipnya ada di udara dan beberapa bahan yang ada di sekitar kita. Akan tetapi sumber terbesar (37%) berasal dari pertambangan emas skala kecil dan ilegal. Banyak dari merkuri yang dilepaskan ke alam dihasilkan oleh Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) ilegal.

Belajar dari tragedi pencemaran merkuri di Minamata, saatnya Indonesia menaruh perhatian serius terhadap peredaran dan penggunaan merkuri yang tidak bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan maraknya pencemaran merkuri khususnya di PESK.

Mengingat bahaya besar yang ditimbulkan, Presiden Joko Widodo telah membahas soal penghapusan penggunaan merkuri pada PESK dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta (9/3). Presiden berpesan agar hal ini tidak boleh dibiarkan terus. Apalagi Indonesia salah satu negara yang telah menandatangani konvensi Minamata.

Presiden menginstruksikan agar segera diambil langkah-langkah untuk mencegah terjadi bencana yang diakibatkan pencemaran merkuri. Pertama, pengaturan kembali tata kelola petambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil, baik di dalam maupun luar kawasan hutan. Kemudian penghentian dan pelarangan penggunaan merkuri pada tambang.

Selanjutnya, pengawasan ketat dan berkala penggunaan merkuri, pada skala menengah maupun besar. Dan terakhir, pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya merkuri bagi kesehatan dan lingkungan.

Untuk PESK ilegal harus ditata dengan baik dan ketat. Selain itu perlu dicarikan lapangan pekerjan baru untuk masyarakat penambang di sektor lain. Program kehutanan sosial yang ada di KLHK dapat menjadi salah satu solusi. Pemerintah sudah mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk dimanfaatkan masyarakat untuk dikelola secara produktif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. (OL-4)