Muhammadiyah: Mendikbud Semestinya Diberi Kesempatan Dulu

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah menyesalkan pembatalan kebijakan yang sedang digodok Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi terkait penerapan sekolah 5 hari. Padahal, kebijakan itu bukan barang baru dilakukan di Tanah Air.

"Menurut saya dalam situasi sekarang ini kita semestinya memberikan kesempatan untuk siapa pun bekerja sebaik-baiknya," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, saat dihubungi Metrotvnews.com, Senin (19/6).

Ia menilai, semestinya Presiden Joko Widodo tegas mendukung program peningkatan karakter anak bangsa ini. Sebab, metode sekolah 5 hari hadir dari Nawacita kepemimpinan Jokowi yang dicanangkan semasa kampanye.

"Kami mohon ini jangan dipolitisasi, dan kami mohon Presiden tegas, karena pelaksanaan ini merupakan bagian dari Nawacita," ujarnya.

Abdul juga menyesalkan hadirnya kritikan yang muncul dari sesama menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurutnya, apa yang dilakukan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terhadap Muhadjir tidak lah etis. Sebab, apa yang dituliskan Muhadjir merupakan bagian dari kebijakan yang dirancang Presiden Jokowi sendiri.

"Menteri itu pembantu Presiden. Apa yang dilakukan Menteri Pendidikan (dan Kebudayaan) ini bagian dari program Nawacita Presiden. Menteri sesungguhnya harus mendukung kebijakan menteri lainnya," kata Abdul. (MTVN/OL-2)