Mensos Apresiasi Turunnya Angka Kemiskinan di Sulut

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi peran Pemprov Sulawesi Utara melakukan intervensi kebijakan penanganan kemiskinan. Sehingga secara bertahap angka kemiskinan di wilayah tersebut dapat turun secara bertahap.

"Ada tiga program yang sudah berjalan berdampingan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat. Yakni pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi, bantuan jaminan kesehatan untuk penduduk miskin yang belum tercover BPJS dan Program Indonesia Sehat (PIP), serta pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)," papar Mensos usai menyaksikan proses pencairan bansos oleh ibu-ibu penerima PKH di Kantor Bupati Minahasa, Kamis (11/5).

Khofifah mengungkapkan perkembangan positif dari program pengentasan kemiskinan di Sulut tampak pada turunnya angka kemiskinan sebagaimana data BPS yang menunjukkan angka kemiskinan turun sebesar 0,78% dari 8,98% pada 2015 menjadi 8,20% pada 2016.

"Hal ini menunjukkan bahwa sebuah program akan sukses apabila terjalin kerja sama antara pemda dan pemerintah pusat. Adanya inovasi, kreasi dan berbagai kearifan lokal setempat mendorong efek berantai dari sebuah program akan cepat tercapai," paparnya.

Sebagai informasi total bantuan sosial untuk Sulut pada 2017 adalah Rp311,6 miliar. Bantuan tersebut terbagi untuk 57.232 keluarga penerima manfaat PKH, 146.428 keluarga penerima Rastra, 950 jiwa penerima bantuan sosial lanjut usia, dan 30 jiwa penerima bantuan sosial disabilitas.

Sementara untuk Kabupaten Minahasa pada 2017 adalah Rp41,8 miliar. Bantuan tersebut disalurkan untuk 7.876 keluarga penerima PKH, 19.490 keuarga penerima bantuan Rastra, 30 jiwa penerima bantuan sosial disabilitas, dan 76 jiwa penerima bantuan sosial lanjut usia.

Pada Jumat (12/5) pagi, Mensos akan bersapa dengan warga Kabupaten Tomohon guna menyalurkan bansos PKH sebesar Rp3,4 miliar untuk 1.796 keluarga, Rastra sebesar Rp6,7 miliar untuk 4.901 keluarga, bansos Lanjut Usia sebesar Rp102 juta untuk 51 jiwa.

Selain Sulut, sejumlah inovasi program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan sukses di antaranya adalah terobosan Pemkot Solok mengintegrasikan berbagai bantuan sosial dengan badan amil zakat, menghubungkan penerima bansos dengan dermawan serta philantrophy yang akan menjadi bapak atau ibu asuh.

Sementara di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, baru-baru ini Mensos meresmikan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) yakni Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan GERTAK adalah mempercepat penanganan dan penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memperoleh data kemiskinan dari bawah dengan melibatkan stakeholder di tingkat desa agar data lebih valid, tepat dan terbaru.

Kemudian di Kabupaten Bangka, pemda setempat meluncurkan aplikasi Bumil Resti (Sistem Informasi Ibu Hamil Risiko Tinggi), aplikasi Kembang Desa (Kesejahteraan Masyarakat Bangka), Program Buratuhiri (Orang Tua Hidup Sendiri) dan Program Bunaktuslah (Perburuan Anak Putus Sekolah).

"Program-program tersebut adalah inovasi yang bisa menjadi role model bagi daerah lain," demikian Mensos. (OL-4)