Mensos: Bantuan Non Tunai Lompatan Besar Bansos

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang telah dimulai sejak November 2016 merupakan sebuah lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Khofifah dalam kunjungan ke Kalimantan Selatan saat meninjau langsung proses pencarian bansos non tunai di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin yang menggunakan jaringan perbankan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Di kedua titik lokasi pencairan bansos ini, Mensos melihat Agen Bank BRI yang dikenal dengan BRILink dalam memberikan layanan kepada ibu-ibu penerima PKH. Berdasarkan data BRI, total bansos PKH yang akan disalurkan BRI pada 2017 adalah sebanyak 850.088 KPM dengan nilai bantuan setiap KPM sebesar Rp1.890.000 per tahun.

Para penerima PKH dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk bertransaksi di 10.628 unit kerja konvensional, 23.125 jaringan ATM BRI, dan 97.597Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mensos mengatakan penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos, harus mengantre lama karena waktu pengambilan bersamaan, maka kini dengan era baru pencairan bansos melalui non tunai dengan sistem perbankan akan terlayani jauh lebih baik lagi.

Ketika berbasis perbankan dan diberikan non tunai maka manfaat yang dirasakan KPM adalah mereka punya KKS yang punya vitur saving account sehingga bisa menabung, lalu vitur e-wallet yang memungkinkan KPM mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.

"Ini adalah sejarah yang patut kita catat. Betapa kini warga prasejahtera yang menjadi penerima PKH mulai mengenal perbankan, bisa menabung karena punya buku tabungan dan KKS yang bisa digunakan akses ke ATM," ujar Menteri Khofifah.

Manfaat lainnya, sewaktu-waktu warga penerima manfaat jika membutuhkan uang tinggal mencairkan ke ATM atau agen bank atau e-warong terdekat. Di situ ada BNI Layanan Gerak (BLG) berbasis mobil multifungsi maupun Teras Kapal BRI yang melayani wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia.

"Di Solo bahkan sudah ada e-Warong Mobile menjangkau KPM yang tinggal jauh dari lokasi e-warong atau agen bank. Intinya pemerintah secara bertahap ingin memberikan layanan terbaik kepada KPM. Memperlakukan mereka seperti layaknya nasabah prioritas," paparnya.

Di Kabupaten Tanah Bumbu, Mensos menyerahkan total bantuan sosial pada 2017 sebesar Rp19.995.472.400 terdiri dari bantuan PKH untuk 3.050 KPM, Beras Sejahtera (Rastra) untuk 10.339 keluarga dan bansos Lanjut Usia untuk 25 jiwa.

Penyerahan bantuan ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, bertempat di Lapangan Bola Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu (7/5). Kehadiran Presiden ini merupakan rangkaian dari Kunjungan Kerja Lintas Nusantara yang dilakukan bersama sejumlah menteri di Kabinet Kerja.

Di Kota Banjarmasin, Mensos menyerahkan bantuan sosial total Rp35 .040.212.400 untuk tahun 2017 terdiri dari PKH untuk 5.219 KPM, Rastra untuk 17.264 keluarga, Bantuan Disabilitas untuk 229 jiwa, Bantuan Lanjut Usia untuk 120 jiwa, serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)-Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan e-Warong untuk 19 kelompok.

Seperti diketahui PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sejak 2007. Program ini secara internasional dikenal sebagai program _Conditional Cash Transfers_ (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. PKH bertujuan meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin; serta dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan.

Penerima PKH harus memenuhi komponen kesehatan yakni ibu hamil dan atau ibu yang memiliki balita, memenuhi komponen pendidikan yaitu memiliki anak usia sekolah dari SD--SMA, atau di dalam keluarga tersebut terdapat penyandang disabilitas berat dan atau lanjut usia di atas 70 tahun.(OL-3)