Ubah Pola Pikir, Uang bukan Segalanya

ANGGOTA Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tren dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Pasalnya, belum ada aturan tegas terkait dengan politik uang sehingga masih ada celah hukum bagi pelakunya.

Menurutnya, ada hal yang menghambat upaya penegakan dan penindakan hukum terhadap para pelaku tersebut, yakni terkait dengan substansi hukum itu sendiri.

"Para pelaku politik uang harus memenuhi unsur TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Ketiga unsur itu menjadi hal krusial dalam penanganan politik uang yang tercantum di UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada," jelas Ratna, beberapa waktu lalu.

Apabila para pelaku hanya memenuhi salah satu unsur tersebut, tidak dimungkinkan penegakan dan penindakan hukum itu berjalan. Akibatnya, banyak kasus politik uang yang tidak memenuhi tiga unsur TSM dan kemudian pelakunya dinyatakan tidak bersalah. Selain itu, ada faktor struktur hukum untuk menindak pelaku. Penyelesaian politik uang tidak bisa dilakukan Bawaslu saja, tetapi juga harus melibatkan tiga institusi, yaitu Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Sepanjang belum bisa dibuktikan seperti alat bukti, kemudian ada saksi yang memberikan keterangan kejadian peristiwa, dan juga harus ada dukungan kesamaan hukum dari kepolisian dan kejaksaan," kata dia.

Persoalan terakhir yang memberi celah politik uang ialah budaya hukum. Untuk memahami adanya kesadaran tentang politik uang harus dilandasi dengan kesadaran bersama. Pasangan calon dan masyarakat harus bisa mengubah pola pikir yang berdampak pada budaya sosial. "Baik pasangan calon maupun masyarakat harus mengubah cara pandang. Tidak hanya memberikan, tetapi juga mengubah pola pikir yang nanti akan berdampak permisif," jelas Ratna.

Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang bisa dilakukan melalui edukasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal. Menurutnya, di lembaga pendidikan formal harus ada program dan peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Adapun pendidikan nonformal merupakan program pendidikan yang dilakukan penyelenggara yang kini dilakukan secara berjenjang. Ratna berharap praktik politik uang pada penyelenggaraan pilkada mendatang dapat diminimalkan.

Bahaya politik uang akan berdampak kepada siapa saja yang melakukan praktik kotor tersebut. Politik uang adalah kejahatan besar dalam proses berdemokrasi.

Makin masif

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan praktik politik uang ditengarai bakal semakin masif di tengah pandemi covid-19, mengingat banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Permasalahan itu dialami oleh berbagai lapisan warga. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah juga tak selalu lancar. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh para kandidat untuk melakukan praktik vote buying (jual-beli suara)," ujarnya.

Berkenaan dengan itu, Egi mengatakan bukan tidak mungkin kandidat memberikan hal mendesak yang dibutuhkan warga guna mendapatkan suara. Di sisi lain, politisasi bantuan sosial untuk kepentingan pilkada juga bakal marak, terutama dilakukan oleh petahana.

Di samping itu, lanjut Egi, pandemi akan membatasi ruang gerak masyarakat sehingga pengawasan akan semakin melemah. Sekalipun dipaksakan, risiko penularan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, praktik kecurangan akan kian marak.

Alasan berikutnya, pilkada di tengah wabah juga berisiko menurunkan partisipasi rakyat. Sebab, Egi memprediksi, sangat mungkin warga lebih memilih di rumah daripada terlibat dan memunculkan risiko tertular covid-19.

"Ikut hadir di bilik suara dengan protokol kesehatan sekalipun tetap tidak mengurangi risiko dan ancaman kesehatan dan nyawa mereka. Rendahnya partisipasi warga akan menurunkan kualitas dari pilkada itu sendiri, sekaligus mencerminkan terdapat permasalahan di balik prosesnya.''

Padahal, imbuhnya, untuk menunda pilkada sangat terbuka lebar. Dalam penjelasan Pasal 201A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila pandemi covid-19 belum berakhir.

"Keputusan untuk tetap melaksanakan pilkada juga menjadi janggal apabila melihat pemilihan kepala desa (pilkades) yang diputuskan untuk ditunda dengan alasan keselamatan warga, sementara pilkada tetap dijalankan," katanya.

Pihaknya menduga ada kepentingan lain di balik keputusan tersebut. "Sudah menjadi rahasia umum bahwa pilkada merupakan ajang transaksi kepentingan bagi para cukong.''

Komisioner KPU Ilham Saputra dalam sebuah webinar berharap para pemilih di Pilkada 2020 bisa tegas menolak politik uang yang kerap muncul dalam tahapan pemilihan umum.

Ilham mengatakan bukan hanya peserta pilkada yang harus berintegritas, para pemilih juga harus memiliki tekad yang sama. "Pemilih tentu saja harus berintegritas. Perlu penegasan tolak politik uang. KPU terus mengingatkan pemilih untuk bisa rasional dalam memberikan hak suara. Seorang pemilih jangan pernah mau untuk diintimidasi dengan rayuan-rayuan politik uang.''

Ilham pun mengingatkan bahwa Pilkada 2020 merupakan salah satu kesempatan pemilihan umum yang menjadi tanggung jawab baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Sebab, ujar Ilham, dari hasil tanggung jawab tersebut diharapkan bakal lahir pemimpin yang amanah ke depannya. (Ind/P-1)