Responsif saat Pandemi Lebih Realistis

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada 2020 harus bersikap responsif saat pandemi covid-19 masih terus berlangsung.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan sikap tersebut sangat dibutuhkan karena tantangan yang dihadapi cukup berat. Sebab, pilkada harus digelar dalam kondisi pandemi.

''Harus ada sikap responsif untuk menjawab kebutuhan yang ada, khususnya terkait ketersediaan regulasi yang memadai, perppu,'' kata Titi.

Menurut Titi, penyelenggara pemilu mesti terus melakukan evaluasi apakah Pilkada 2020 tetap benar-benar bisa dijalankan di tengah pandemi atau harus ditunda untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

''Simulasi pungut hitung harus terus dilakukan untuk memotret secara utuh detail teknis pelaksanaan pemilihan dengan protokol kesehatan,'' tambah Titi.

Ia mengingatkan dampak pemilihan kepala daerah yang tetap harus digelar dalam kondisi pandemi semakin berat, rumit, kompleks, dan mahal sebagai penyesuaian tata cara, prosedur dan mekanisme pengelolaan pemilihan selaras dengan protokol kesehatan.

''Terjadi adaptasi dan transformasi metode kampanye. Diarahkan agar dilakukan secara virtual/daring atau via media sosial. Kemudian, akses pemilih pada sumber informasi pemilihan (terkait proses dan kontestan) menjadi lebih terbatas atau tidak sebanyak sebelumnya. Ruang gerak dan interaksi peserta dan pemilih lebih terbatas. Dan yang krusial ada risiko terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara.''

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 dapat menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tanpa mengorbankan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

''Saya mengajak segenap lembaga negara untuk turut serta mengawal agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia; sukses dan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat,'' kata Ma'ruf Amin pada HUT DPD RI Kamis (1/10).

Merujuk pada ajaran agama, Ma'ruf mengatakan keselamatan umat manusia menjadi prioritas di atas segala bidang, termasuk kegiatan politik. Oleh karena itu, Wapres berharap semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam Pilkada 2020 dapat mengutamakan penerapan protokol kesehatan.

''Untuk itu, kiranya kita semua jangan pernah merasa jenuh ataupun lelah untuk saling mengingatkan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan berbagai tahapan Pilkada 2020.''

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai keputusan melanjutkan proses tahapan Pilkada 2020 harus diiringi dengan pengetatan implementasi protokol kesehatan dari kandidat yang maju agar tidak melakukan pengerahan massa selama masa kampanye.

''Kandidat harus menjadikan Pilkada 2020 sebagai wadah perjuangan mengendalikan penyebaran covid-19 dengan mengedukasi pendukungnya untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara berkala. Bukan justru menjadikan pilkada sebagai sumber penularan covid-19,'' kata Bamsoet.

Dia menjelaskan, walaupun penerapan protokol kesehatan diperketat, tidak dapat dimungkiri penyelenggaraan pilkada di masa pandemi masih menyisakan beberapa potensi persoalan. Misalnya, tingkat partisipasi pemilih.

Menurut dia, dengan tingginya angka persebaran covid-19 dan belum tersedianya vaksin dalam waktu dekat, masyarakat sepertinya masih enggan beraktivitas di area publik maupun datang ke tempat pemungutan suara. (Ind/Cah/Ant/P-1)