Potret Suram Petani Garam

STOK garam rakyat di sejumlah sentra produksi garam Kabupaten Pamekasan, Madura, hingga pertengahan Oktober ini masih menumpuk di sejumlah gudang penyimpanan milik petambak. Stok garam tersebut merupakan sisa produksi 2019 lalu yang masih belum terjual, ditambah lagi hasil panen pada musim pendederan tahun ini.

Kondisi yang sama juga terjadi di gudang penyimpanan milik PT Garam, perusahaan milik pemerintah. Perusahaan tersebut juga masih memiliki stok garam sisa produksi tahun lalu yang masih menumpuk di gudang penyimpanan.

Berdasarkan data di PT Garam maupun asosiasi petambak garam, saat ini masih ada sekitar 607,3 ribu ton hasil produksi garam 2019 yang belum terserap.

Rinciannya, 464,5 ribu ton merupakan hasil produksi PT Garam dan 152,4 ribu ton merupakan hasil penyerapan produksi garam rakyat. Jumlah tersebut belum termasuk garam yang berada di gudang penyimpanan milik pendeder.

Menumpuknya garam tersebut, kata Ketua Aosiasi Petambak Garam Madura, Mohammad Yanto, disebabkan meningkatnya produksi, tapi tidak diimbangi dengan penyerapannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, para petambak garam sudah mulai menggunakan teknologi geomembran dalam proses pendederan garam.

Teknologi tersebut, selain meningkatkan kualitas garam dengan cara mengurangi kadar tanah, juga meningkatkan jumlah produksi. Sebab, masa pendederan bisa lebih singkat dari 21 hari dengan cara tradisional menjadi 17 hari dengan menggunakan geomembran.

Dalam satu musim dengan cuaca normal, para petambak bisa panen hingga sebelas kali dengan jumlah produksi mencapai 110 ton dari sebelumnya yang rata-rata hanya tujuh kali dengan jumlah produksi sebanyak 70 ton per hektare tambak.

"Namun, meningkatnya angka produksi itu tidak diimbangi peningkatan angka penjualan karena pabrik masih memiliki stok garam impor. Kondisi tersebut, selain menyebabkan menumpuknya stok garam, juga menyebabkan harga komoditas tersebut melorot tajam," kata Yanto kepada Media Indonesia, pertengahan Oktober lalu.

Saat ini, harga garam rakyat berkisar antara Rp700 sampai Rp750 per kilogram untuk kualitas utama (K1), Rp500 sampai Rp550 per kilogram untuk kualitas medium (K2), dan Rp350 sampai Rp450 per kilogram untuk kualitas rendah (K3).

Selain karena keberadaan garam impor, sambung Yanto, ketiadaan standar kualitas ikut memicu anjloknya harga garam. Alhasil, garam rakyat selalu dijual dengan harga murah dengan alasan kualitas yang tidak memenuhi standar.

"Padahal jika dibandingkan dengan saat kami masih menggunakan cara tradisional, kualitas garam kami saat ini jauh lebih bagus. Garamnya lebih bersih karena minim campuran tanah dan kepadatannya juga lebih tinggi," katanya.

Badan penyangga

Berangkat dari berbagai persoalan yang menyelimuti rendahnya harga jual garam, Ketua Forum Petani Garam Madura, Zainuddin, mengatakan perlu adanya standardisasi mutu garam yang disepakati bersama. Sehingga, pabrik-pabrik tidak menjadikan alasan kualitas untuk membeli garam rakyat dengan harga murah.

"Beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan pernah berencana membangun laboratorium garam di Madura yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas garam. Tapi, sampai saat ini rencana itu belum terealisasi," kata Zainuddin.

Dalam kajian Forum Petani Garam Madura dan sejumlah asosiasi pergaraman lainnya, kata dia, selain karena tidak adanya standar kualitas, penyebab rusaknya tata niaga garam ialah diobralnya izin impor garam oleh pemerintah. Bahkan, kerap kali izin impor itu keluar terlalu awal sebelum garam lokal terserap habis.

Sudah jadi rahasia umum, kata Zainuddin, garam impor yang sedianya didatangkan untuk kebutuhan industri, justru beredar di pasaran untuk dikonsumsi masyarakat. Oleh pabrik, garam impor dioplos dengan garam lokal sehingga harganya jadi murah dan keuntungan pun makin berlipat.

Padahal, lanjut dia, dari segi kualitas, garam lokal tidak kalah jika dibandingkan dengan garam impor. Sebab, saat ini proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang memungkinkan untuk menghasilkan garam dengan kualitas yang bagus.

"Selama ini pabrikan beralasan kualitas garam kami tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Tapi, mereka tidak pernah memberi bukti dalam bentuk hasil uji laboratorium tentang hal itu," kata Zainuddin.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mohammad Aliyadi mengatakan pemerintah perlu segera memperbaiki tata niaga garam. Selain melakukan standardisasi mutu, juga membentuk badan penyangga stok (buffer stock) seperti pada beras.

Masuknya garam impor di saat hasil produksi lokal masih melimpah, kata dia, jadi penyebab rusaknya tata niaga garam. Sebab, meski kualitas produksi garam lokal cukup bagus, tapi impor masih diizinkan dengan alasan stok menipis, garam lokal tidak akan pernah terjual dengan layak.

"Harga garam impor itu lebih murah jika dibanding dengan garam lokal. Pabrikan jelas tetap akan memilih garam impor dengan alasan stok, meski dari segi kualitas masih jauh," kata Aliyadi. (E-2)