Kadin: Putusan MK Ngawur

PUTUSAN MK yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah dinilai merupakan langkah yang sangat ngawur dan sangat menghambat kemajuan investasi. Putusan itu bertolak belakang dengan keinginan pemerintah pusat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Benny Soetrisno saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (6/4).

Lebih lanjut, Benny mengatakan, putusan tersebut dasarnya hanya melalui hierarki hukum, padahal pengaruhnya bukan hanya sekadar dari hirarki melainkan ke APBN.

"Pemahaman bisnis setiap pemda kan berbeda-beda. Dengan putusan ngawur ini, imbasnya akan banyak regulasi baru yang bertabrakan dengan keinginan pemerintah pusat, dan pada akhirnya menghambat perkembangan investasi," terang Benny.

Jika investasi terhambat, lanjutnya, dampaknya akan ke pemasukan APBN yang akan terganggu, sebab pengusaha akan ragu menanamkan investasinya di Indonesia. Pada akhirnya akan negara akan kekurangan dana untuk membiayai kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, tolong dipertimbangkan kembali, jangan hanya dari segi hierarki hukumnya saja," tutur Benny.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia mengatakan tentunya dampaknya akan sangat banyak.

"Kami harus mencoba mencari jalan, supaya pemerintah tetap bisa melakukan deregulasi di daerah. Ya kalau tidak bisa dicabut Mendagri, kan masih ada Presiden," tandas Darmin. (X-12)