Arbitrase Ditutup, AS Harap Negosiasi Freeport Untungkan Dua Pihak

DUTA Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan enggan berkomentar banyak terkait kemajuan proses negosiasi antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia. Dia hanya berharap negosiasi yang masih berjalan ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, termasuk untuk perusahaan tambang raksasa asal AS tersebut.

"Kedua belah pihak sudah berdialog. Seperti kata Pak Presiden Jokowi yang selalu menyerukan win-win solution, saya harap kedua belah pihak bisa menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak," ucap Donovan ditemui di @america, Jakarta, Sabtu (1/4).

Sebagaimana diketahui, PTFI kini mulai melunak kepada pemerintah Indonesia dengan menerima perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Proses negosiasi pun sudah tidak lagi diselimuti atmosfer arbitrase.

“Tidak ada lagi (arah pembicaraan) terkait arbitrase. Sekarang ini kita sepakat penyelesaian dilakukan secara menyeluruh,” ujar Ketua Tim Negosiasi antara Pemerintah dan PTFI Teguh Pamudji melalui sambungan telepon, Jum'at (31/3).

Sebelumnya, CEO Freeport-McMoran Inc, induk usaha PTFI, Richard C Adkerson mengancam menyeret sengketa dengan pemerintah Indonesia terkait perubahan status ke jalur arbitrase. Perusahaan tambang asal AS itu menilai kebijakan pemerintah itu merupakan keputusan sepihak.

Ruang negosiasi antara kedua belah pihak pun dibuka selama 120 hari sejak 17 Februari 2017. Akhirnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (30/3), Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan PTFI sudah bersedia menerima perubahan status.

"Kita sudah sepakat dengan Freeport waktu (peralihan status) ini selama 8 bulan terhitung sejak Februari. Yang jelas semua detail perkembangan sudah dikomunikasikan PTFI dengan headquarter (Freeport-McMoran) di AS,” imbuh Teguh.

Pernyataan Teguh yang menjabat Sekjen Kementerian ESDM ini seolah meluruskan penuturan Jonan yang menyebut PTFI meminta perpanjangan waktu negosiasi 6-8 bulan. Dia menambahkan waktu 8 bulan yang dimaksud merupakan masa peralihan begitu PTFI menyetujui status IUPK.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga menuturkan negosiasi dengan PTFI sudah mengalami kemajuan. Serupa dengan pandangan Donovan, Luhut mengatakan pemerintah menginginkan semua pihak mendapatkan win-win solution.

"Pak Jonan sudah lapor kalau sudah ada kemajuan (negosiasi). Pemerintah ingin semua pihak mendapat win-win solution. Semua bersahabat, tak mau ribut," tukas Luhut di Jakarta, Jumat (31/3). (OL-3)