DPR Aceh Apresiasi Menkeu Batalkan Rencana Utang Luar Negeri

DEWAN Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang membatalkan rencana Pemerintah Aceh meminjam uang kepada Bank KfW Jerman untuk membangun rumah sakit regional di provinsi itu.

Wakil Ketua DPRA Teuku Irwan Djohan menyatakan juga sependapat dengan Menkeu Sri Mulyani agar pembangunan rumah sakit regional tidak perlu meminjam uang ke bank luar negeri. Menurut politisi Partai NasDem tersebut, rencana utang untuk pembangunan tiga rumah sakit regional di Aceh itu termasuk kategori promotional loan dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.

Jika pinjaman luar negeri dilakukan (oleh pemerintahan Aceh sekarang), kata dia, akan sangat memberatkan bagi generasi Aceh ke depan. Sebab, pemerintahan sekarang mewariskan pinjaman luar negeri.

Teuku Irwan Djohan menambahkan pembangunan tiga rumah sakit regional tersebut memang penting untuk mengurangi daftar antrean pasien rujukan dari rumah sakit kabupaten/kota yang dirawat di Rumah Sakit Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh. Namun, sebut dia, jika dibangun dengan sumber dana pinjaman atau utang, risikonya akan berat sekali. Sebab, Aceh akan membayar utang selama 15 tahun dengan beban bunga yang tinggi.

"Bayangkan total pinjamannya sekitar Rp1,3 triliun, tapi bunganya mencapai Rp1 triliun. Jadi, menurut saya ini bukan bantuan, tapi murni bisnis," ungkap Teuku Irwan. Dia menambahkan dampak utang tersebut lebih berat konflik selama 30 tahun yang mendera Aceh.

Apalagi setelah 2027 mendatang, Aceh sudah tidak punya lagi sumber dana otonomi khusus. Selain itu, rencana pembayaran utang luar negeri tersebut melalui dana otonomi khusus dan dana bagi hasil migas juga tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau UUPA. Sebab, dana otonomi khusus dan dana bagi hasil minyak dan gas tersebut tidak boleh dialokasikan untuk membayar utang. Apalagi digunakan membayar pinjaman luar negeri.

Oleh karena itu, Teuku Irwan Djohan menyarankan Pemerintah Aceh membangun tiga rumah sakit regional di beberapa kabupaten/kota itu menggunakan dana otonomi khusus. Artinya, anggaran pembangunan dilakukan secara mandiri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

"Kami setuju pembangunan tiga rumah sakit regional terebut. Akan tetapi, kami tidak setuju kalau pembangunannya dibiayai dari utang luar negeri," pungkas Teuku Irwan Djohan.(OL-3)