Izin Importir Daging yang Lamban Akan Dicabut

PEMERINTAH bertekad menjaga pasokan dan menstabilkan harga daging sapi menjelang dan sesudah Ramadan. Untuk itu izin importir yang telah mendapat rekomendasi impor bakal dicabut jika dianggap bermasalah.

''Bagi perusahaan yang realisasi impornya nol, langsung dicabut izinnya. Dengan upaya ini kita pastikan stok daging sapi terus tersedia, sehingga tidak terjadi gelojak kekurangan stok,'' ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (27/3).

Penegasan Amran tersebut diungkapkan seusai rapat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait ketersediaan pangan dan stabilitas harga menjelang hari-hari besar keagamaan nasional, khususnya Ramadan

Salah satu langkah strategis yang dilakukan kedua kementerian ini adalah mencabut izin bagi importir yang tidak tepat waktu, dan diblacklist terkait impor sapi bakalan. Kemudian, khusus untuk impor daging beku juga dievaluasi. Bagi importir yang realisasi rendah di bawah 20% izinnya juga dicabut, kecuali importir pemula.

Stok daging sapi saat ini yang dimiliki pemerintah mencapai 40 ribu ton. Ke depan, pemerintah berharap akan menambah lagi stok tersebut sehingga mencapai 50 ribu ton. Sementara kebutuhan daging sapi untuk Ramadan hanya 30 ribu ton. Oleh karena itu, stok tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.

"Soal harga, maksimal Rp 80 ribu per kg, bahkan ada yang jual Rp 70 ribu hingga Rp 75 ribu per kg, yang terpenting ada tidak boleh ada yang jual melebihi Rp 80 ribu per kg," katanya.

Selain mencabut izin importir yang lamban merealisasikan impor, tambah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengungkapkan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan yakni Peraturan Menteri Perdagangan mengenai wajib lapor para distributor untuk melaporkan data stok di masing-masing gudang yang dimiliki.

Stok pangan termasuk daging sapi yang ada di gudang distributor tersebut, merupakan stok yang setiap saat siap dilemparkan ke pasar untuk menetralisir jika ada penimbunan dan upaya-upaya spekulasi.

''Kita jamin data itu tidak ada keterkaitannya dengan penimbunan. Tetapi kalau mereka menyimpan atau tidak melaporkan, dan kami temui, maka itu patut diduga dia melakukan penimbunan. Tapi selama dilaporkan dengan baik, kami akan memberikan dukungan,'' tegas Enggartiasto. (OL-4)