Pemerintah Bangun Jalan Raya untuk Tingkatkan Daya saing

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus membangun infrastruktur jalan raya di periode 2015 sampai 2019.

Hal ini disampaikan Menteri PUPPR Basuki Hadimuljono saat ditemui usai membuka secara resmi 15th Road Engineering Association of Asia and Australia (REAAA) Conference di Nusa Dua Bali, Rabu (22/3).

Ia menyatakan bahwa untuk mengembangkan infrastruktur jalan, Kementerian PUPR telah menyusun Indonesia Road Development Plan 2015-2019 yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, Kepala Dinas PU Bali, para kepala dinas PU dari berbagai daerah di Indonesia, serta President REAAA Hermanto Dardak.

REAAA adalah asosiasi para pembangun jalan dari berbagai negara. Pertama kali didirikan di Malaysia, tanggal 15 Juni 1973. REAAA didirikan untuk mengembangkan disiplin keilmuan dan praktek pembangunan jalan di wilayah Asia Pasifik, termasuk mengembangkan kemampuan profesional dan jejaring komersial diantara negara-negara yang berada di kawanan Asia Pasifik tersebut.

Saat ini REAAA beranggotakan 1.400 orang anggota profesional yang berkecimpung dalam pembangunan jalan dan industri terkait, yang berasal dari 24 negara.

Adapun event 15th Road Engineer Association of Asia and Australasia (REAAA) Conference sendiri merupakan sebuah konferensi internasional yang dihadiri lebih dari 700 orang peserta, yang terdiri dari 245 peserta internasional, dari negara-negara anggota REAAA/IRF, dan 460 orang peserta dari Indonesia.

Menteri Basuki menambahkan pentingnya konektivitas antar wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing negara, dimana saat ini berdasarkan Global Competitiveness Index Report 2016-2017, Indonesia saat ini berada di urutan 75 dari 138 negara, atau naik lima peringkat dari laporan tahun 2015-2016.

Menurut Basuki, alam Indonesia Road Development Plan 2015-2019 sendiri, telah disusun program, yang mencakup, antara lain pembangunan jalan raya baru sepanjang 2.650 km dan jalan tol baru sepanjang 1.000 km. Juga dilakukan pengembangan kapasitas jalan eksisting sepanjang 3.073 km. Program pembangunan dan pengembangan jalan ini, dilakukan untuk mendukung infrastruktur lainnya seperi bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata, dan sebagainya.

Seluruh rencana pengembangan dimaksud membutuhkan dana Rp733 triliun, dan pemerintah hanya dapat memenuhi 37% diantaranya atau sekitar Rp268 triliun. Sedangkan 27% lainnya diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah dan 9% lainnya dari BUMN.

Adapun kekurangan 27% yang masih ada, diharapkan dapat dipenuhi oleh pihak swasta dengan mekanisme Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS).

“Kami sudah menerbitkan serangkaian peraturan untuk menumbuhkan iklim investasi, seperti aturan dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, fasilitas pajak, termasuk hal yang sering menghambat selama ini yaitu pengadaan tanah dan pembebasan lahan," kata Menteri Basuki.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga telah mengeluarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, untuk mempercepat proses pengadaan tanah. Menurut Menteri Basuki, forum konferensi internasional REAAA sendiri, merupakan sarana yang tepat dalam rangka para ahli pembangunan jalan berdiskusi dan saling berbagi ide, pengalaman praktis dan teknologi baru, termasuk kebijakan publik terkait investasi jalan.

“Saya berharap kita bisa meningkatkan lagi peran KPS di kalangan anggota REAAA, dalam rangka menjawab peluang pembangunan infrastruktur khususnya di kalangan negara berkembang," ujar Menteri Basuki. (OL-5)