Skema ONWJ Direvisi

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tengah merumuskan proposal amendemen kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) Blok Offshore North West Java (ONWJ).

Targetnya revisi yang bertujuan memperbaiki besaran bagi hasil (split) itu dapat diajukan ke pemerintah, maksimal semester I 2017.

Direktur Utama PHE Gunung Sardjono Hadi mengemukakan perhitungan besaran split perlu ditinjau ulang.

Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan perekonomian wilayah kerja yang perdana menggunakan skema gross split itu tetap terjaga meski tak lagi mengusung cost recovery.

Seperti diketahui, PHE resmi mendapatkan perpanjangan kontrak dengan hak partisipasi penuh dari Blok ONWJ dengan porsi bagi hasil antara pemerintah dan Pertamina untuk minyak 42,5%:57,5% dan gas 37,5%:62,5%.

"So far gross split oke buat kami, cuma di sini pemerintah memberikan ruang untuk mengevaluasi (besaran split). Harapannya akhir semester I sudah diserahkan ke pemerintah. Namun, sebelumnya kami minta persetujuan persero (pertamina pusat). Memang dalam hal ini perlu amendemen PSC," tutur Gunung dalam media briefing di Jakarta, Kamis (15/3).

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang merupakan payung hukum kebijakan pembaharuan skema PSC.

Kebijakan yang menyingkirkan rezim cost recovery untuk wilayah kerja baru diyakini dapat memperbaiki iklim investasi hulu minyak dan gas bumi (migas).

Keniscayaan itu berdasarkan komposisi bagi hasil yang dinamis dengan base split minyak 57%:43% dan gas 52%:48%.

Kontraktor berpotensi memperoleh bagi hasil lebih besar bila mengacu ke komponen variabel (variable split) dan komponen progresif (progressive split).

Mulai harga minyak, jenis lapangan, kumulatif produksi, hingga serapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Dalam menyoroti variable split, pihaknya mengusulkan pemerintah untuk memasukkan potensi penambahan split bila melakukan eksplorasi.